oleh

2(Dua) Raperda Di Sampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka

Buletinindonesianews.com

Sungailiat, Bangka — Wakil Bupati Bangka menyampaikan 2 (Dua) Raperda melalui rapat Paripurna yang digelar digedung Mahligai DPRD Kabupaten Bangka,

Senin (15/11/2021)

Pelaksanaan rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar,SIP dan dihadiri

oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin S.IP  FORKOPIMDA, Sekda Bangka dan Pejabat eselon

II dan II, Camat , Lurah ,Tokoh Agama,  Tokoh Pemuda, Tokoh  Masyarakat,

Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar S.IP saat memimpin rapat paripurna penyampaian

 Agenda Paripurna Hari Ini Adalah untuk  Penyampaian 2 (Dua)

Raperda yang Berasal Dari Bupati Bangka. Penyampaian 2 Raperda Ini Bertujuan Untuk

menyempurnakan Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Melaksanakan Otonomi

Daerah Dengan Cara Melakukan Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

Jelas Ketua DPRD

“Adapun 2 (dua) Raperda tersebut adalah 1.Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Dan 2. Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Bangka, Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka

Belitung,” katanya

Wakil Bupati Bangka Syahbudin,SIP mengatakan Bahwa dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan perekonomian, salah satu upaya pemerintah yang bisa diambil adalah dengan

melakukan Penambahan Penyertaan modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Secara umum ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan

penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Bangka Belitung

yang ditinjau dari Rasio Keuangan yaitu dari Return On Assets (ROA), Return

On Equity (ROE), Nett Interest Margin (NIM) rasio tahun keuangan 2020 yang menunjukkan

rasio Positif, dengan pencapaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya.” Kata wakil Bupati

Selanjutnya Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan untuk

menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan Daerah yang sebelumnya telah diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 tahun 2008 tentang pengelolaan

keuangan Daerah penyempurnaan pengaturan dalam peraturan Daerah ini dilakukan untuk

menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu Transparan. Tutup Wakil Bupati Bangka Syahbudin S.IP

(WAWAN)

News Feed