oleh

Bupati Herdiat Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI

www.buletinindonesianews.com

CIAMIS, Jabar — Salahsatu upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh KPK RI.

Hal tersebut dikatakan Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual di Aula Setda Ciamis, Senin, (30/08/2021).

Rakor tersebut dilaksanakan berdasar pada Undang-undang No.19 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas UU No. 30 Tahun 2022, bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Dalam rakor tersebut Bupati didampingi Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, Asisten Daerah, Kepala BPKD, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda serta para kepala SKPD terkait lainya.

Disampaikan Bupati, salahsatu upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh KPK RI.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari tugas KPK dalam mengkoordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah, untuk mencapai itu semua Pemda Ciamis telah berkolaborasi bersama KPK, Kemendagri, Kementerian PAN RB dan kementerian terkait lainnya.

“Saya sangat mengapresiasi peran aktif KPK RI yang telah mendampingi Kabupaten Ciamis dalam upaya-upaya pencegahan korupsi,” katanya.

Dijelaskan Bupati, pada tahun 2020 hasil monitoring progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada Pemkab Ciamis mencapai 63% dan mencapai aksi yang cukup baik, untuk mendapat pencapaian aksi yang baik di tahun ini, pihaknya akan mempercepat monitoring dan rapat evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemkab Ciamis.

“Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan akan terus dilakukan, juga berterimakasih kepada KPK-RI yang telah mendampingi dalam fungsi pengawasan. Kami juga mohon arahan agar kedepannya bisa lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan KPK RI, Linda mengatakan rakor tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian dan kendala atau hambatan yang dihadapi Pemda Ciamis terkait area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang dipaparkan oleh beberapa OPD terkait.

“Area intervensi yang dimaksud antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengawasan APIP, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Kapabilitas APIP, Managemen ASN, Tata Kelola Keuangan Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Managemen Aset Daerah,” pungkasnya. (Nank Irawan*)

News Feed