oleh

8 Partai Tolak Pemilu Tertutup Kecuali PDIP, AHY : Kami Menolak Keras Pemilu Tertutup!

Buletin Indonesia News.com

JAKARTA, — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan menolak upaya Pemilu (Pemilihan Umum) yang diubah menjadi proporsional tertutup. Menurutnya, hal tersebut akan memundurkan kualitas demokrasi.

“Kami Partai Demokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem Pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya,” ujarnya AHY kepada wartawan, pada Selasa (03/01/2023).

AHY mengatakan, sistem yang saat ini telah  berjalan selama ini dengan sistem Pemilu yang terbuka sudah tepat dan bertujuan untuk modernisasi Partai Politik (Parpol).

Foto : Agus Harimurti Yodhoyono Ketua Umum Partai Demokrat_net

“Masalah-masalah yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini,” katanya.

Maka dari itu, AHY mengajak kepada seluruh pihak agar menjaga komitmen berdemokrasi dan menjaga Amanah reformasi dengan cara tetap melaksanakan Pemilu terbuka atau yang saat ini telah berjalan.

“Keputusan penggunaan sistem Pemilu adalah keputusan politik, hasil proses panjang legislasi dan kesepakatan politik yang legitimate. Jangan sampai perdebatan ini mengacaukan fokus, perhatian, dan persiapan kita menuju Pemilu 2024. Jangan sampai pewacanaan sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan Pemilu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem pilpres tidak langsung,” ucapnya.

Menurut Informasi, terdapat delapan Partai Politik yang menandatangani pernyataan menolak Pemilu dilaksanakan secara tertutup. Diantaranya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak menandatangani pernyataan tersebut.