Akademisi Soroti Data Kasus Gizi Buruk (Stunting) Ciamis

Akademisi Soroti Data Kasus Gizi Buruk (Stunting) Ciamis

Buletin Indonesia News

CIAMIS,– Akademisi Universitas Galuh Ciamis, H. Aan Anwar Sihabudin menyoroti Data Balita Gizi Buruk (Stunting)  yang mencapai lebih dari 8 (delapan) ribu kasus. Aan mengatakan, pemerintah tidak boleh menutup mata ataupun menganggap sepele permasalahan stunting ini karena dampaknya bisa berpengaruh negatif dengan masa depan generasi khususnya di Tatar Galuh Ciamis.

Aan mengatakan, semua instansi terkait harus inten dan serius melakukan koordinasi untuk pencegahan dan penanganan Stunting. “Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan bahwa, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, Balita, hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan”, papar Aan, Senin (18/01/21).

Lebih jauh,  Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Galuh ini mengatakan Program percepatan perbaikan gizi merupakan salah satu upaya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). “Pencapaian target SDGs hanya dapat dilakukan apabila pemegang kebijakan memberikan perhatian pada upaya peningkatan gizi untuk pembangunan berkelanjutan.

“Selain itu, kata Aan Pemerintah Kabupaten Ciamis  perlu meningkatkan komitmen, integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi sehingga anak dapat menjadi investasi bagi bangsa dan negara secara umum dan secara khusus di wilayah Tatar  Galuh Ciamis”

Aan mengungkapkan, saat ini Pandemi Covid-19 memang selalu membayangi setiap kegiatan. Akan tetapi itu bukan masalah bagi Dinas Kesehatan serta layanan memberikan pelayanan terbaiknya. “Program posyandu harus tetap dijalankan dengan protokol kesehatan Covid-19. Ini sangatlah penting karena kesehatan masyarakat justru lebih utama. Apalagi untuk menciptakan generasi yang lebih baik demi masa depan Generasi Tatar Galuh Ciamis yang lebih baik”, katanya.

Menurut Aan, pencegahan stunting dilakukan Pemerintah secara terintegrasi hingga tingkat Pemerintah Desa. Desa-desa yang memiliki resiko tinggi warganya mengalami stunting sudah barang tentu wajib menganggarkan untuk menghindari resiko stunting pada warganya ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. “Dana Desa tidak melulu untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik namun sarpras non-fisik dan sosial kesehatan mutlak perlu dikedepankan” ungkapnya.

Peran PKK Perlu di Evaluasi

Ditengah Pandemi Covid-19 ini peran PKK sangat penting dalam pencegahan stunting. Peran kader PKK harus dioptimalkan termasuk peran dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Dijelaskan Aan, dalam mengoptimalkan peran PKK, pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintah desa juga harus memperhatikan kesejahteraan para Kader PKK. “Semua harus di evaluasi mulai dari peran kader PKK sampai ke penganggaran. Kader PKK punya peran strategis menurunkan angka stunting, asalkan mau mengeksekusinya secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Masyarakat tidak akan gerak kalau pemangku kepentingannya tidak bergerak” papar Aan.

Lanjutnya, “kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program skala prioritas harus benar-benar tepat sasaran, baik dalam pembangunan yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Jangan sampai anggaran belanja, misalnya belanja pembelian mobil dinas baru menjadi skala prioritas, padahal belanja non fisik untuk kesehatan Balita dan  mengoptimalkan peran Kader PKK dikesampingkan”.

*(Agus Firman)

Berita sebelumnya :

Admin BIN