oleh

Akan Gelar Aksi : GMNI Soroti Keterbukaan Pos Anggaran Penanganan Covid-19 Ciamis.

Foto : Muhammad Galuh Firdaus (Ketua DPC GMNI Ciamis)

www.buletinindonesianews.com
CIAMIS, Jabar —
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis menyoroti anggaran penanganan Covid-19 yang selama ini dinilai tidak tranparan kepada masyarakat.
Ketua DPC GMNI Ciamis, Muhammad Galuh Firdaus mengatakan pemerintah Kabupaten Ciamis harus terbuka kepada publik terkait anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari hasil refokusing APBD Ciamis, baik tahun anggaran 2020 maupun 2021. “Jangan cuma kata refokusing saja yang dipublis tapi pos anggaran dari refokusing itu harus di ungkap ke publik, mulai dari belanja Alkes (Alat Kesehatan) seperti APD, belanja alat Swab Tes, Alat Rapid Tes, anggaran tenaga kesehatan, anggaran Vaksinator termasuk anggaran untuk vaksinasi yang mencapai 15 Triliun Rupiah”, ujar Galuh.

Dia menambahkan, setelah mereview kembali rapat kerja Menteri Keuangan RI bersama DPD RI pada 19 Januari 2021 lalu, Sri Mulyani mengatakan “secara nasional mencapai Rp 15 triliun dari APBD yang diharapkan pemda ikut gunakan dalam rangka untuk sukseskan vaksinasi”.

“Kami dari GMNI sangat menyoroti tranparansi anggaran penanganan Covid-19 ini karena faktanya kasus di Covid-19 di Ciamis terus mengalami peningkatan, jadi kami meminta Satgas Covid-19 Ciamis terbuka terkait pos anggaran Covid-19” jelas Galuh.

Lanjutnya, ” Kami menginginkan transparansi anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Ciamis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infornasi Publik (KIP). Jadi, masyarakat harus mengetahuinya. Kalaupun ada yang sifatnya rahasia, Satgas Covid-19 harus menyertakan hasil kajian bahwa itu adalah bersifat rahasia.
Kenapa, karena dalam UU KIP tersebut sudah diatur dalam Bab 2 pasal 2 Ayat 4 yang berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.” Papar Galuh kepada Wartawan, Minggu (27/06/21).

Lebih jauh, Galuh juga mendorong Pemda Ciamis benar-benar serius menanangani Covid-19, dengan membuat Perda tentang PPKM. “Kenapa ? Karena tanpa Perda, penindakan bagi pelanggar Prokes akan lemah.” Ungkapnya.

Galuh mengatakan, GMNI sedang mematangkan data dan hasil kajian terkait anggaran dan penanganan Covid-19. “Insyaalloh kami akan gelar audiensi dalam waktu dekat ini, dan berharap SKPD terkait dihadirkan seperti Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD), Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya” papar Galuh. (Yoyon Rohyan)

News Feed