Aksi Unjukrasa Penolakan UU Ciptakerja, DPRD Kota Banjar Diserbu Buruh dan Mahasiswa

Aksi Unjukrasa Penolakan UU Ciptakerja, DPRD Kota Banjar Diserbu Buruh dan Mahasiswa

BINews

Banjar, – UU omnibuslaw cipta kerja yang baru di sah kan beberapa hari tidak hanya mengundang reaksi keras dari para buruh. Aliansi Mahasiswa Banjar Patroman yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi dari mahasiswa dan buruh hari ini, Kamis (8/10) kembali turun ke jalan demi menyampaikan kekecewaannya atas UU omnibuslaw yang dinilai tidak pro buruh tersebut.

Sebanyak kurang lebih 50 mahasiswa dan 100 buruh menyerbu gedung DPRD yang sudah dijaga ketat 200 personil dari TNI/Polri, Satpolpp, Dishub dan BPBD kota Banjar. Mereka secara bergiliran menggerduk kantor DPRD untuk menuntut DPRD kota Banjar agar berpihak terhadap kaum buruh dalam menyampaikan aspirasinya ke DPR RI.

Drs. Dadang R Kalyubi, menerima surat pernyataan yang akan dilayangkan DPRD RI untuk bersama buruh untuk menolak UU omnibuslaw tersebut.

Dalam draft tuntutannya, mereka mendesak agar DPRD kota Banjar dapat melayangkan tuntutan dan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan DPR RI mengenai pembatalan UU Omnibuslaw Cipta kerja.

Supriatna, koordinator lapangan aksi unjuk rasa Aliansi mahasiswa Banjar Patroman dalam keterangan persnya mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat yang sudah didzolimi penguasa.

“pemerintah maupun DPR adalah kepanjangan tangan rakyat, jadi sudah semestinya kebijakan yang mereka buat berpihak pada kepentingan rakyat kecil,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Endang Suryanto, koorlap forum solidaritas buruh yang terdiri dari gabungan para buruh pabrik APL, BKS, Sandy Persada dan Sunchang. Menurutnya, UU omnibuslaw Citra Kerja tidak menguntungkan posisi buruh.

“Undang-Undang omnibuslaw cipta kerja harus dibatalkan karena buruh juga manusia yang harus dihargai. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan terus menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya seusai aksi digelar.

Lebih lanjut, Endang mengatakan bahwa dari kesepakatan dengan DPRD kota Banjar melalui sang ketua, Drs. Dadang R Kalyubi, maka akan dilayangkan surat pernyataan bersama buruh untuk menolak UU omnibuslaw tersebut.

“kami akan bersama-sama menulis surat pernyataan penolakan untuk dikirim ke pusat sebagai bahan pertimbangan pusat tentang penolakan UU omnibuslaw cipta kerja tersebut,” tuntasnya.

Usai tuntutannya didengar dan dipenuhi para pimpinan DPRD, para demonstran akhirnya bergerak keluar dari gedung DPRD secara kondusif.

(Susi)

Admin BIN