ALGERAC Datangi Gedung DPRD Ciamis Tolak PSBB dan Evaluasi Anggaran Covid-19

ALGERAC Datangi Gedung DPRD Ciamis Tolak PSBB dan Evaluasi Anggaran Covid-19

Buletin Indonesia News
CIAMIS, —
Aliansi Gerakan Rakyat Ciamis (ALGERAC) memaksa masuk ke gedung DPRD Ciamis untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Walaupun permohonan audiensi resminya sempat ditolak, ALGERAC juga meminta DPRD Ciamis untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

ALGERAC yang merupakan gabungan 10 organisasi kemasyarakatan (LAKRI, LEKRASSERING RI, Pemuda Pancasila, PKN-RI, KBPP, Cyber NKRI Anti Hoax, Manggala Garuda Putih, BULDOG Kota, LMP, dan BPBN) di Kabupaten Ciamis Jawa Barat ini tetap mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ciamis untuk menyampaikan aspirasi Kamis (30/04/20) terkait langkah Pemerintah dalam penanganan Covid-19 walaupun sebelumnya, sudah melayangkan surat secara resmi untuk audiensi dengan estimasi massa 20 orang namun ditolak. ALGERAC tetap memaksakan diri untuk mendatangi gedung DPRD Ciamis.

Koordinator ALGERAC, Epi Wahyudi Manan mengatakan tujuan mereka audiensi ke DPRD karena tidak jelasnya persiapan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menerapkan PSBB sehingga dikhawatirkan dampak kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat akan semakin tinggi. Sehingga mereka menolak penerapan PSBB di Ciamis.

Tak hanya itu, Epi bersama perwakilan Ormas-Ormas Ciamis ini akan meminta kepada DPRD CIAMIS untuk mengevaluasi anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terutama yang menyentuh langsung kehidupan Ekonomi Masyarakat.

Kedatangan massa ALGERAC ini kemudian diterima secara non formal oleh Wagino selaku anggota Komisi IV DPRD Ciamis. Wagino mengatakan DPRD sebagai wakil rakyat harus aspiratif dalam menerima aspirasi masyarakat demi kepentingan masyarakat banyak. Pihaknya menegaskan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan dibawa dalam Pembahasan Komisi IV DPRD Ciamis untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, Wagino juga ingin meminta kejelasan dari Gugus Tugas Covid-19 terkait beberapa kecamatan yang dijadikan sebagai Zona Merah Covid-19. Menurutnya, penetapan satu kecamatan sebagai zona merah hanya karena ada 1 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di salah satu desa, justru membuat kepanikan yang luar biasa ditengah masyarakat.
“Desanya yang dijadikan Zona Merah, jangan satu kecamatan. Contohnya Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Banjarsari, dalam Peta Penyebaran Covid-19 ditandai sebagai zona merah. Kan bikin panik itu ! pihak yang membuat peta penyebaran covid-19 ini harus bertanggungjawab dasarnya apa dan sumbernya dari mana? Tanya anggota Komisi IV DPRD Ciamis.
(Laporan : Agus Firman)

Admin BIN

%d blogger menyukai ini: