oleh

AMPP Pertanyakan Kinerja DPUPRP Ciamis

buletinindonesianews.com

CIAMIS, Jabar — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) Kabupaten Ciamis, mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Ciamis.

Mereka menilai bahwa dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal, carut marut pembangunan infrastruktur sangat terlihat di berbagai pelosok Kabupaten Ciamis, khususnya dalam proses pengawasan, pelaksanaan, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Senin (20/09/2021) di Halaman kantor DPUPRP Kabupaten Ciamis.

Koordinator Lapangan dalam aksi tersebut, Ifan Sofharudin Jaohari menilai banyaknya Kesalahan dan carut marut DPUPRP Kabupaten Ciamis di antaranya hampir 80% pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tidak menggunakart protokol kesehatan, padahal dalam kontrak pekerjaan semua perusahaan harus menggunakan pernyataan di bawah materai untuk mengggunakan Potokol Kesehatan (Prokes).

“Kami melihat hampir semua perusahaan tidak melaksanakan prokes, bahkan ada yang tidak menggunakan standart K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Terus beberapa pekerjaan tidak ada papan nama, spesifikasinya jelek, berarti tugasnya tidak berjalan, ada juga yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa kontrak tapi juga pekerjaannya masih belum selesai,” katanya.

Menurutnya, Dinas PUPRP seharusnya memprioritaskan jalan kabupaten diperbatasan, yang menjadi wajah/mukanya Kabupaten Camis, contohnya di Kecamatan Cidolog perbatasan langkaplancar, di Kecamatan Banjaranyar, Desa Langkapsarí, Desa Pasawahan dan jalan di Desa Nagarajati Kecamatan Panawangan banyak jalan kabupaten yang minis untuk dilihat ataupun dilalui.

Pihaknya juga menyoroti soal fungsi pengawasan di DPUPRP dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga tidak berjalan dengan baik, banyak temuan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) yang menjadi tolak ukur, walaupun secara administrasi telah diselesaikan dengan pengembalian namun dengan dicairkannya anggaran tersebut mencerminkan bahwa fungsi pengawasan dari pengawas internal DPUPRP tidak berfungsi dan Tim PHO nya pun hanya formalitas saja.

“Ini menimbulkan pertanyaan apakah ada permainan antara pengusaha dengan pejabar DPUPRP, pengawas dan tim PHO. Fungsi pengawasan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya pengawas di lapangan hanya datang sekali/dua kali saja,” jelasnya.

Dijelaskannya, banyak masalah yang terjadi di lapangan salah satunya rendahnya mutu produk hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kurang tepatnya waktu penyelesaian pekerjaan, rendahnya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dari yang diharapkan. Ia juga mengharapkan agar DPUPR Kabupaten Ciamis segera menyelesaikan pembangunan Stadion Athetik Camis yang mangkrak sejak pembangunan dimulai, dengan menggunakan anggaran tahun 2016, jangan jadi proyek Hambalang nya Ciamis yang penuh permasalahannya dan tidak sesuai dengan standar.

“Kami menuntut agar DPUPR Kabupaten Ciamis segera memperbaiki fungsi dan tugasnya, untuk itu apabila di lapangan tidak terlihat adanya perkembangan perbaikan yang dilakukan, maka kami akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar dan lebih masif juga akan terus mengawal kinerja DPUPR di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas (Kadis) DPUPRP Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi mengatakan mereka datang untuk menyampaikan informasi pengawasan kalau tidak ada kenyataan di lapangan dan ini menjadi bagian evaluasi bagi dinas PUPRP dalam meningkatkan pengawasan pekerjaan di tahun 2021, menurut Andang beberapa lokasi pekerjaan seperti di Pesawahan, Cidolog dan lainya dari sisi perencanaan sudah masuk dalam rencana, ada yang diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun bantuan provinsi (Banprov).

“Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara sebagai kontrol dan kritik kepada pemerintah, ini akan menjadi bagian evaluasi bagi kami dalam meningkatkan pengawasan pekerjaan kedepannya,” katanya.

Pihaknya pun sudah mencatat setiap keluhan dari warga dan terkait temuan BPKRI pun sudah selesai. Sebelum adanya aksi ini, Ia juga sudah menerima beberapa masukan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis yang sudah melaksanakan monitoring.

“Kami sudah menerima masukan dari DPRD, Semuanya sudah dicatat dan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, yang menjadi setiap kerugian negara sudah dikembalikan oleh pihak ketiga kepada negara sesuai peraturan dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (Nank Irawan*)

News Feed