oleh

Apindo Beberkan Potensi Bahayanya UMR Naik

Buletin Indonesia News.com

JAKARTA,- Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah untuk tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai tolak ukur dalam menetapkan upah minimum karyawan. Alasan Apindo mengajukan hal itu dikarenakan mendengar kabar bahwa pemerintah berencana megeluarkan formulasi baru dalam penghitungan kenaikan UMP/UMK pada tahun 2023.

“Dengan adanya rencana penetapan formulasi baru dalam penghitungan kenaikan UMP/UMK 2023 berarti pemerintah menganulir upaya bersama yang dimotori pemerintah sendiri dalam penyusunan UU Cipta Kerja,” kata Haryadi Sukamdani selaku Ketua Umum Apindo, Kamis (17/11/2022).

Dia juga mengatakan, apabila terjadi perubahan substansi dalam PP No. 36 Tahun 2021 maka akan merugikan sektor padat karya, UMKM, dan para pencari kerja. Menurutnya sektor padat karya seperti tekstil, garmen, sampai alas kaki akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kepatuhan akan ketentuan legal formal karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar upah.

Begitu juga bagi para pelaku UMKM yang akan menjalankan usaha secara informal, sehingga tidak mendapatkan dukungan program pemerintah dan akses pasar yang terbatas. Haryadi melanjutkan bahwa para pencari kerja akan sulit mencari kerja dan semakin lama waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan formal yang layak, apalagi jika dilihat dari sedikitnya penciptaan lapangan kerja akibat sistem pengupahan yang tidak kompetitif.

Oleh karena itu, Apindo mendesak agar dalam penetapan UMP/UMK 2023 pemerintah masih mengikuti ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, dan PP no.36 Tahun 2021 yaitu dengan mengikuti formula, variable, dan sumber data pemerintah.

“Jika ketentuan dalam PP 36/2021 tentang pengupahan tersebut diabaikan, akan semakin menekan aktivitas dunia usaha bersamaan dengan kelesuan ekonomi global pada tahun 2023,” pungkasnya.