Biaya Pembangunan Gedung SMK Negeri 3 Depok, Dibebankan Kepada Orang Tua dengan Menunggu Turun Dana Bos

Biaya Pembangunan Gedung SMK Negeri 3 Depok, Dibebankan Kepada Orang Tua dengan Menunggu Turun Dana Bos

BINews

DEPOK, – Biaya pembangunan gedung Sekolah SMK Negeri 3 Depok kini dibebankan kepada Orang Tua/Wali siswa sebesar Rp 1 Juta/siswa, dengan pembayaran angsur  sampai 4 kali angsuran setiap bulannya, itu semua menjadi perbincangan dikalangan orang tua/wali dan membuat resah.

Besarnya anggaran yang dibebankan kepada orang tua dikarenakan belum turunnya Dana BOS, sedangkan pekerjaan pembangunan di sekolah sedang berlangsung. Sehingga pihak sekolah membuat usulan kebijakan tersebut, agar pembangunan gedung cepat selesai. Hal itu disampaikan pihak sekolah kepada Komite, untuk dimusyawarahkan atau diberitahukan kepada para orang tua/wali siswa.

Demikian juga dengan biaya SPP/bulan, ada 3 pilihan yang diberikan ; a. Rp. 350.000, b. Rp. 300.000, dan c. Rp. 250.000, sekalipun telah melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) tanpa terkecuali.

Sedangkan menurut Kepala Sekolah SMK 3 Depok mengatakan bahwa para Orang Tua/Wali siswa, telah menyepakati pembebanan untuk pembangunan  Sekolah sebesar Rp. 1 Juta, dalam rapat para Orang Tua/Wali dengan Komite Sekolah. Rapat tersebut di hadiri oleh salah seorang guru, yang bertindak sebagai moderator dan hadiri pula Cyber Pungli serta Ombudsman.

Kepala Sekolah berdalih, kebijakan yang mereka ambil tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (Petunjuk teknis) pendidikan.

Di tempat yang sama, salah seorang Guru memberikan sanggahan, bahwa mereka tidak melakukan pemungutan SPP kepada para Orang Tua/Wali siswa yang telah melampirkan SKTM.

Ditempat terpisah salah seorang penggiat pendidikan, dari Lembaga Advokasi Hukum dan Pendidikan Drs. Jansen Manulang mengatakan bahwa untuk pembiayaan pembangunan dan operasional sekolah, bersumber dari APBN dan APBD, yang biayanya sudah diatur waktu pengusulan pembangunan tersebut, sah dianggarkan dan ditetapkan satuan biaya.

Dalam persoalan yang terjadi di SMK Negeri 3 Depok, kenapa harus dilakukan pembebanan tersebut? Tidak logis dan perlu di pertanyakan,ini adalah tanggungjawab Pemerintah, bukan alasan Dana BOS yang belum turun.

Fungsi Sekolah untuk memberikan pelayanan dan membimbing,mendidik, dan mengajar Para Peserta Didik,agar memiliki sifat/tingkah laku yang lebih baik,bukan hanya memberi Nilai Akademik atau Peringkat Siswa.

Ditambahkan Jansen Manulang bahwa pungutan SPP di sekolah-sekolah Negeri yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat, tidak boleh dilakukan lagi alias Gratis berdasarkan peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2020, yang berlaku mulai bulan Juni 2020.

Beliau juga berharap, agar Kantor Cabang Dinas Wilayah 2, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maupun Instansi terkait lainnya,untuk mengambil sikap tegas dalam menyikapi pengaduan tersebut, sehingga ke depannya, hal seperti ini tidak terulang kembali.

(Lando)

Admin BIN