oleh

Bupati Bangka Dan DPRD Bangka Menandatangani Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS Anggaran 2021.

Buletinindonesianews.com

Sungailiat, Bangka — DPRD Kabupaten Bangka melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021di ruangan Paripurna (DPRD) Kabupaten Bangka,’Senin (6/9/2021)

Bupati Bangka Mulkan SH.MH kata sambutannya mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama penyampaian rancangan perubahan KUA dan perubahan (PPAS), tahun anggaran 2021 telah disampaikan pada rapat paripurna hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 yang lalu, dan dibahas bersama-sama antara tim anggaran pemerintah daerah dengan Badan Anggaran (DPRD) pada hari Rabu tanggal 1 September 2021.

Maka pada hari ini kita dapat menyepakati perubahan KUA dan perubahan (PPAS) tahun anggaran 2021 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan perubahan (PPAS) tahun anggaran 2021 yang tadi telah kita tandatangani bersama, pada anggaran perubahan kali ini disisi pendapatan kita masih mengalami tekanan yang cukup berat. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah pusat pada (APBD) perubahan 2021. Melakukan pengurangan Dana Alokasi Umum ke seluruh pemerintah daerah termasuk kabupaten Bangka ,’ Jelas Bupati Bangka Mulkan SH.MH

Dari kebijakan pemerintah pusat menyebabkan koreksi terhadap alokasi DAU kabupaten Bangka tahun 2021 sebesar 16,22 milyar dari 500,6 milyar menjadi 490,42 milyar rupiah atau turun sebesar 3,20% sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK No. 17 tahun 2021 mengenai rincian alokasi DAU menurut propinsi, Kabupaten/Kota tahun anggaran 2021,” terangnya

Disisi lain, kita juga harus melakukan refushing alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 dan dampaknya sesuai dengan proporsi minimal yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut yakni 8% dari dana transfer umum diperuntukkan untuk belanja kesehatan dan pemulihan ekonomi dan juga 30% dana Insentif Daerah juga diperuntukkan untuk belanja di bidang kesehatan dalam rangka penanganan covid- 19,

Ketidakpastian adalah kata kunci yang utama. Dan kita sudah merespon ketidakpastian itu secara luar biasa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk Eksekutif dan Yudikatif yang selalu satu suara terhadap situasi ini. Sejak tahun 2020 kita telah mengakui bahwa covid- 19 adalah kondisi yang tidak biasa, adalah kejadian yang luar biasa.” Ungkapnya

Namun disiplin kita telah melalui intervensi (APBD) sebagai penopang ekonomi di tengah lesunya konsumsi masyarakat, investasi dan kinerja ekspor daerah menjadi titik balik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan transformasi kesejahteraan sosial dengan pendekatan APBD yang antisipatif, responsif dan fleksibel,
kita semua tidak pernah mengetahui peristiwa apa saja yang akan terjadi di depan. Tahun 2020 kita tidak menyadari covid -19 akan terjadi. Di tahun 2021 kita juga tidak menyangka bahwa varian delta akan terjadi. Begitu di tahun 2022 nanti kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi.”ungkap Mulkan

Oleh karena itu, untuk mengimbangi keterbatasan fiskal, kita harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkat pajak daerah dan penerimaan lain yang kita telah membentuk tim optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan nama Tim OPAD bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bangka. Dengan adanya tim ini kita harapkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah akan mengalami peningkatan.

Pada sisi belanja pada anggaran perubahan alokasi belanja daerah, kita fokuskan intervensi kebijakan ekonomi kabupaten Bangka yang bersifat spesifik yakni tercapainya sasaran, sasaran pembangunan jangka pendek dan kebijakan ekonomi dengan bauran sosial yang bersifat sensitif untuk penanganan covid- 19 dan pemulihan ekonomi.

Sejalan dengan dukungan daerah untuk mengendalikan dan penanganan covid- 19, kebijakan sensitif lebih dipertajam untuk diarahkan ke program dan kegiatan prioritas yang lebih berorientasi hasil dalam rangka penguatan sektor kesehatan di semua level. Sistem jaringan sosial terintegrasi dengan sektor usaha yang terdampak covid 19 melalui subsidi bunga bagi pelaku IKM dan UKM kita. Dan kita juga terus berupaya melakukan percepatan dan penajaman target tahun ketiga RPJMD tahun 2019-2023, tentu saja dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan provinsi tahun 2021.

Kami memberikan suatu apresiasi kepada Badan Anggaran (DPRD) Kabupaten Bangka khususnya dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, kabupaten Bangka yang telah banyak memberi masukan  dalam pembahasan perubahan KUA dan perubahan (PPAS) tahun anggaran 2021. Semoga apa yang kita lakukan dan rencanakan dapat sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka.” Tutup Mulkan dalam  sambutannya.

(Wawan)

News Feed