Bupati Herdiat, Sekolah Tatap Muka Akan Dilaksanakan

Bupati Herdiat, Sekolah Tatap Muka Akan Dilaksanakan

Bupati Herdiat, Sekolah Tatap Muka Akan Dilaksanakan

CIAMIS, buletinindonesianews.com – Sekolah tatap muka (Pembelajaran langsung) di Ciamis, akan dilaksanakan setelah perkembangan pandemi Covid-19 di Ciamis sudah turun, hal tersebut dikatakan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya kepada wartawan setelah acara Giveaway, Senin (23/11/2020) di Halaman Kantor PDAM Ciamis.

“Kalau di Ciamis trackingnya menurun dan sekolah tatap muka bisa dilaksanakan kenapa tidak, tetapi kalau trackingnya naik terus kita tidak akan bisa melaksanakan sekolah tatap muka,” katanya.

Dijelaskannya, kalau di Ciamis trackingnya turun (Landai) dan tetap di zona kuning/orange kemungkinan bisa dilaksanakan, tetapi dengan tetap mempedomani protokol kesehatan.

“Kalaupun harus melaksanakan sekolah tatap muka tetapi kita akan melihat dan melaksanakannya dulu di zona-zona tertentu,”

Menurutnya, Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan, kalau 20 kecamatan berada di zona orange/merah, dan di tujuh kecamatan trackingnua turun, maka pihaknya akan melaksanakan pembelajaran langsung di tujuh kecamatan dulu, itupun dengan pembagian kelas dan aturan tertentu.

“Seandainya di tujuh kecamatan akan tersebut akan melaksanakan pembelajaran langsung, maka akan ada pembagian kelas, misalnya kelas 4-kelas 6 dulu yang diutamakan, baru kelas 1-kelas 3 dan dari segi protokol kesehatan juga harus dilaksanakan,” tegasnya.

Diakuinya, beberapa sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) sudah mengaku siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka dengan berbagai persiapan antara lain mempersiapkan tempat cuci tangan, menjaga jarak tiap bangku di kelasnya.

“Satu kelas diisi setengah dari jumlah siswa dari kelas itu, untuk itu satu kelas dibagi menjadi dua bagian, yaitu pagi dan siang,” ucapnya.

Berbeda dengan sekolah menegah atas (SMA) yang kewenangannya ada di provinsi, kalaupun mau mengadakan sekolah tatap muka sepajang mempedomani protokol kesehatan dan bertanggung jawab itu hak dan kewenangan pihak provinsi.

“Kalau sekolah dasar (SD), SMP itu tanggung jawab pemerintah daerah, dan harus ikuti peraturan pemerintah daerah,” pungkasnya.

(Nank)

Admin BIN