oleh

Dekopin Tolak Diintervensi oleh OJK

Buletin Indonesia News.com

MALANG, Jatim — Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai, tidak tepat kalau dalam Rancangan Undang-undang PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR, OJK memiliki kewenangan intervensi organisasi koperasi.

Ketua Umum Dekopin, Dr. Sri Untari Bisowarno, mengatakan, koperasi memiliki aturan tersendiri dan organisasinya berbeda dengan yang lain. 

“Padahal koperasi merupakan self regulated organization, yang berasal, dari, dan untuk anggota. Kewenangan tertinggi dalam kelembagaan koperasi adalah hak anggota sebagai pemilik,” ungkap Sri Untari, dalam Forum Group Discussion RUU PPSK, di Gedung Pradnya Paramitha Koperasi Setia Budi Wanita, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/11/2022).

kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan gerakan koperasi seluruh Indonesia secara hybrid. Seluruh gerakan koperasi menyatakan keberatan atas keterlibatan OJK dalam penyelenggaraan organisasi koperasi. Dalam draft RUU tersebut OJK bisa intervensi dalam pengambilan keputusan strategis koperasi. Sementara dalam koperasi, anggota adalah pemilik tertinggi dalam struktur kelembagaan koperasi.

“Dewan koperasi Indonesia siap melakukan gerakan advokasi melindungi koperasi-koperasi kecil yang terancam keberadaannya akibat intervensi OJK,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur.

Selain itu, pihak yang menyatakan keberatan dengan isi draft RUU PPSK adalah Dwi Sucipto yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Teknologi Informasi Dekopinwil Jawa Timur.

“Satu indonesia ini akan terdampak. Pasal 199, OJK melakukan penilaian  kelayakan kemampuan kepatutan calon pengawas pengurus KSP skala besar. Kalau skala kecil mecari pengurus saja sudah sulit, apalagi dilakukan Fit and Proper Test,” tutur Dwi Sucipto.

Menanggapi pandangan dari berbagai pelaku koperasi, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pihaknya akan mengakomodir segala usulan dan aspirasi dari Dekopin bersama seluruh gerakan koperasi, supaya RUU PPSK ini tidak menciderai prinsip dan jati diri koperasi. Terutama kedaulatan anggota sebagai pemilik koperasi.