oleh

Dirjen Pajak Kantongi Nama Masyarakat dan Pelaku Usaha Yang Hindari Pajak

Buletin Indonesia News.com

JAKARTA, — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyebutkan, pihaknya memiliki data masyarakat, termasuk pelaku usaha besar yang masih menghindari pajak. Data tersebut dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai instansi.

“Kami terus menerus mengumpulkan data setiap tahun, bahkan setiap saat. Kami memiliki dan menerima kiriman data, yakni dari kementerian, lembaga, hingga yang terakhir dari institusi keuangan,” Kata Suryo dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Data yang diterima oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) merupakan hasil implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ia mengatakan, beberapa institusi perbankan dan finansial lain baik didalam maupun luar negeri setiap tahun mengirim data mengenai saldo keuangan diakhir tahun periode.

Data tersebut digunakan pemerintah dalam menargetkan wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2017 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022.

Sebelumnya Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyebutkan, bahwa terdapat pelaku usaha besar yang belum membayar pajak kepada pemerintah sehingga perlu ditangani.

Terkait hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meminta Chairul Tanjung berkunjung ke DJP dan memberitahukan pelaku usaha besar yang ia maksud.

Suryo mengatakan, pihaknya sangat meyakini niat dan itikad baik Chairul Tanjung untuk mendorong penyelesaian secara bersama-sama, bahwa datanya sudah akurat dan terkini, serta bisa dibaca dan sesuai ketentuan yang berlaku.