oleh

Dituntut 2,6 Tahun, MSP Minta Keringanan Hukuman

buletinindonesianews.com
CIAMIS, Jabar — Pengadilan Negeri (PN) Ciamis kembali menggelar sidang lanjutan kasus penipuan dengan modus bisa meloloskan korban menjadi PNS, sidang dilaksanakan secara virtual, Rabu (18/08/2021).

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Ahmad Iyud Nugraha, SH.,MH didampingi Hakim Anggota, Indra Muharam, SH.,MH dan Andika Perdana, SH.,MH, tersebut dengan agenda pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fitri Jayanti Eka Putri.

Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa MSP dinyatakan bersalah dan diancam dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, atas kesalahannya telah menipu saudara SK, dengan jumlah kerugian Rp.295 juta.

Atas tuntutan JPU tersebut, secara lisan terdakwa meminta keringanan hukuman karena faktor usia, memiliki penyakit paru-paru dan lainnya.

“Saya minta keringanan hukuman karena faktor usia dan saya juga memiliki penyakit paru-paru,” ucapnya.

Sementara itu, Korban SK melalui pesan WhatsApp mengungkapkan, pihaknya telah mendengar tuntutan dari JPU yang telah dibacakan tadi, dan Ia pun akan menerimanya.

“Saya sudah mendengar terkait tuntutan terhadap terdakwa yang dituntut 2,6 tahun penjara, saya akan mengikuti bagaimana jaksa dan hakim saja,” katanya.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Ciamis, Palupi Wiryawan, menyampaikan tuntutan 2,6 tahun tersebut akan dipotong masa tahanan 4 bulan.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Ciamis, Palupi Wiryawan

“Terdakwa dituntut 2 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan 4 bulan, dengan perintah ditahan, barang bukti dikembalikan, tadi dilanjutkan dengan pembelaan tersangka (pledoi), dan dijawab juga oleh JPU, jadi Minggu depan agendanya adalah putusan dari Majelis Hakim,” jelasnya.

Dikatakannya, pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah selama proses persidangan terdakwa berkelakuan sopan, ada itikad baik untuk mengembalikan sebagian uang kepada korban dan terdakwa sendiri belum pernah dihukum, sementara yang memberatkannya adalah karena terdakwa telah merugikan korban.

Terkait adanya korban yang lain, Palupi menyebutkan jika pihak Kejaksaan Negeri Ciamis belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Ciamis.

“Untuk korban yang lain, kita menunggu SPDP dari Kepolisian, karena untuk berkas yang diajukan ini korbannya hanya ada satu orang korban atas nama SK,” pungkasnya. (Nank Irawan**)

News Feed