oleh

Dua Minggu Mendatang, Vaksin Booster Menjadi Syarat Berpergian dan Masuk Mall

Buletin Indonesia News.com
JAKARTA, —
Hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (04/07/2022) menjelaskan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat perjalan dan masuk mall akan mulai ditetapkan paling lama dalam waktu dua minggu.

Kabar ini di sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan yang bertugas selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali. Ia juga menambahkan kebijakan itu akan diatur melalui peraturan Satgas Penanganan Covid-19 dan peraturan turunan lainnya.

“Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” kata Luhut.

Menurutnya pengetatan syarat jalan dan berpergian itu harus dilakukan demi mengantisipasi peningkatan kasus covid-19 yang melonjak secara signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman.
Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga yaitu Singapura.

Luhut menambahkan penerapan kebijakan booster sebagai syarat mobilitas disebabkan karena capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mall per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.

Luhut mengatakan ditengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Apalagi tambahnya antibodi masyarakat akan semakin berkurang.

“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi diberbagai tempat, seperti Bandara, Stasiun Kereta, Terminal, dan Pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi,” ungkap Luhut.

Pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan pelacakan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas ke depannya sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.