oleh

H. Tatang : SAKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Raih Predikat Baik

www.buletinindonesianews.com

CIAMIS, Jabar — Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 meraih predikat baik dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government 2,64. Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, H. Tatang, M.Pd saat memimpin rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Aula Bappeda Ciamis Selasa, (14/09/2021), yang diikuti pula oleh para Asisten Daerah, Kepala Bappeda serta Kepala SKPD terkait lainya.

“Sebelumnya tahun 2019 SAKIP Kabupaten Ciamis meraih predikat cukup dengan indeks 2,35 dan baru saja kita melaksanakan sesi interviu pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2021. Dengan menerapkan prinsip Continuous Improvement pada tiap domain SPBE ini, diharapkan indeks SPBE tahun 2021 dapat meningkat,” harapnya

Dijelaskannya, SAKIP merupakan implementasi manajemen kinerja sektor publik yang mengarahkan birokrasi untuk menetapkan program kegiatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, juga merupakan katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.

“Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau E-Government,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dan hasil pelaksanaanya, untuk itu pihaknya berharap agar tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2020 dapat mengakselerasi pelaksanaan RB, implementasi SAKIP dan pembangunan unit percontohan Zona Integrasi (ZI).

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Aep Saefulloh menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP dan RB ini adalah sebuah parameter terkait pelayanan, terkait tupoksi, yang dapat memberikan hal positif terhadap pembangunan Ciamis ke depan.

Berdasarkan Perda No.13 Tahun 2019 tentang RPJMD, indikator tujuan RPJMD sebelumnya dari 6 menjadi 8 indikator tujuan, dari sebelumnya terdapat 23 sasaran menjadi 16 sasaran, sedangkan untuk indikator sasaran, dari 31 menjadi 30 indikator sasaran dan program yang sebelumnya 178 menjadi 133 program. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dengan melakukan perbaikan melalui perubahan dokumen rencana kerja untuk memastikan output.

Diantaranya adalah memperkuat sektor kesehatan, perluasan perlindungan masyarakat, menjaga ketahanan dan stabilitas pangan, pemberian stimulus bantuan, pembangunan infrastruktur, akselerasi investasi, optimalisasi program kegiatan.

“Adapun terkait kebijakan dan strategi penanganan pandemi Covid-19 kita harus merasionalisasi anggaran, me-refocusing anggaran yang ditetapkan untuk penanganannya,” pungkasnya. (Nank Irawan*)

News Feed