Hadapi PPKM Darurat Jawa-Bali, Bupati Ciamis Gelar Rapat Koordinasi

Hadapi PPKM Darurat Jawa-Bali, Bupati Ciamis Gelar Rapat Koordinasi

www.buletinindonesianews.com
CIAMIS, Jabar — Dalam rangka persiapan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang akan berlaku mulai (03 – 20/07/2021), Bupati Ciamis, DR. H. Herdiat Sunarya menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Ciamis sampai tingkat Desa/Kelurahan secara virtual yang terpusat dari Aula Setda Kabupaten Ciamis, Jum’at (02/07/21).

Dikatakan Herdiat, sesuai arahan Menteri Dalam negeri, PPKM darurat Jawa-Bali akan segera di berlakukan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, untuk itu pihaknya langsung menindaklanjuti hal itu. Menurutnya dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 2021 menginstruksikan tentang pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan dalam PPKM darurat Jawa-Bali terdapat beberapa pembatasan.

“Pembatasan yang dimaksud diantaranya dengan menerapkan 100% Work From Home (WFH) untuk sektor non essensial dan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Untuk sektor essensial diberlakukan 50% maksimum sfaf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staff Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan,” katanya.

Dijelaskannya, cakupan sektor essensial yang di maksud adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Sedangkan cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, objek vital nasional dan lainnya.

Sementara sektor non essensial adalah sektor yang tidak menyediakan bahan makanan, bahan kesehatan atau dukungan keuangan seperti perkantoran pemerintahan, sarana prasarana pendidikan, keagamaan, hiburan, olahraga dan pariwisata.

“Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai jam 20.00 waktu setempat sampai dengan kapasitas pengunjung 50%, untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam,” jelasnya.

Bupati berharap  para ASN dapat bahu membahu membantu masyarakat dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk pelaksanaan dan pengawasan lengkap karantina atau isolasi dengan pengawasan yang lebih ketat juga pengawasan melekat di rumah sakit seperti terhadap ketersediaan tempat tidur tambahan, obat-obatan dan ketersediaan oksigen, pihaknya juga menginformasikan bahwa ketersediaan oksigen di berbagai Kabupaten dan Kota sudah semakin terbatas.

“Saat ini RSUD Ciamis yang memiliki 55 bad sudah terisi penuh, untuk antisipasinya kami menghimbau agar puskesmas dapat menyiapkan 3 sampai 4 kamar tidur isolasi dan kepada kepala desa agar mempersiapkan tempat-tempat isolasi dari tingkat desa sampai tingkat RT,” ungkapnya.

Bupati juga menuturkan pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kabupaten Ciamis ini kurang lebih baru 7% yang sudah melaksanakan, hal tersebut diakibatkan karena keterlambatan distribusi vaksin.

“Antusias masyarakat sangat saya hargai, mereka sadar terhadap kondisi saat ini bahwa dengan vaksin dapat mencegah penyebaran virus dan membentuk kekebalan tubuh,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra menambahkan sehebat apapun program pencegahan apabila tidak terimplementasikan secara maksimal maka akan sia-sia.

“Segala kebijakan pemerintah baik itu PSBB, Lockdown ataupun PPKM substansinya adalah membangun kesadaran masyarakat, oleh karenanya tolong edukasi dan sosialisasi tidak putus-putus meskipun cape dan jenuh, harus ada kesamaan narasi dalam menyampaikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemulihan kesehatan bagian dari membangkitkan perekonomian,” pungkasnya.  (Nank)

Admin BIN