Ini Klarifikasi Puspomad Tentang Penggunaan Kendaraan Dinas TNI Yang di Gunakan oleh Masyarakat Sipil dan Vidio nya Viral di Medsos.

Ini Klarifikasi Puspomad Tentang Penggunaan Kendaraan Dinas TNI Yang di Gunakan oleh Masyarakat Sipil dan Vidio nya Viral di Medsos.

BINews

Jakarta,- Menyikapi vidio yang viral di medsos tentang kendaraan dinas milik TNI yang di gunakan oleh masyarakat sipil beberapa waktu lalu, Puspomad menyampaikan klarifikasi, (04/10/2020).

kendaraan Fortuner plat dinas nomor regristrasi 3688-34 warna hijau army

Klarifikasi tentang penggunaan kendaraan Fortuner plat dinas nomor regristrasi 3688-34 warna hijau army yang di kendarai oleh masyarakat sipil  yang di kendarai oleh Suherman Winata alias Ahon. Mereka seharusnya mengerti bahwa kendaraan tersebut tidak berhak mereka gunakan

Danpuspomad Letjen TNI Dodik Wijonarko, SH., menyampaikan dalam klarifikasinya, bahwa benar kendaraan Toyota Fortuner warna hijau army dengan nomor regristrasi 3688-34 adalah nkmor resgristrasi Puspomad, namun kendaraan tersebut bukan kendaraan organik Puspomad, dari hasil pemeriksaan awal nomor regristrasi kendaraan tersebut di pinjam pakaikan kepada Kolonel CPM (Purn) Bagus Heru Sucahyo mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini atas permohonan dari yang bersangkutan 

“Perlu di ketahui bagi para Purnawirawan Polisi Militer masih di berikan ijin pinjam pakai nomor regristrasi untuk di gunakan dalam batas waktu dan kapasitas tertentu tetapi tidak boleh di gunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada masyarakat yang peduli terhadap TNI AD seperti saudari Vinsen dan saudari Rohman wartawan Sotardugannews.com,” kata Danpuspomad.

” Suherman Winata Alias Ahon sudah kami mintai keterangan di Mapuspomad dan kendaraan Fortuner plat dinas nomor regristrasi 3688-34 warna hijau army serta plat nomor regristrasi sudah diamankan. Dan terhadap Kolonel CPM (Purn) Bagus Heru Sucahyo karena berdomisili di Bandung yang bersangkutan menyanggupi akan hadir pada hari Senin 05 Oktober tahun 2020 untuk di mintai keterangan serta memperlihatkan kelengkapan surat kendaraan (BPKB dan STNK), apabila nanti terhadap semua hasil penyelidikan di dapagkan suatu bukti awal pelanggaran hukum akan di proses dengan tegas sesuai hukum yang berlaku,” imbuh Dodik Wijonarko.

(Yatiman/Puspomad)

Admin BIN