Buletin Indonesia News Jawa Tengah, — Mengantisipasi hujan politik uang pada Pilkada, Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) diwajibkan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
Ketua Panwas Kabupaten Temanggung Sam Fery Baehaky mengatakan “Panwascam sebagai pengawas Pilkada di tingkat kecamatan harus selalu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan di tingkat kecamatan sekaligus bersinergi dengan PPK,” paparnya.
Selain PPK, tambah Sam, panwascam juga harus berkoordinasi penuh dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI wilayah masing-masing karena kedua lembaga keamanan ini akan sangat membantu kinerja Panwascam dalam menjalankan tugas pengawasan sekaligus membantu proses klarifikasi manakala ditemukan kasus tertentu di tengah pelaksanaan Pilkada.
Ia juga menambahkan “Jangan lupa juga berkoordinasi dengan pihak Kecamatan yang memberikan fasilitasi kepada panwascam, Dengan munculnya media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi sekitar pelaksanaan Pilkada, jika dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut dapat memudahkan edukasi terkait pelaksanaan pilkada” tambahnya.
Bukan tanpa sebab, menurutnya, pengawasan yang dilakukan oleh anggota Panwascam sangat berdampak pada proses Pilkada. Dengan pengawasan yang melekat, proses jalannya Pilkada tidak akan melenceng dari aturan yang diberlakukan.
Sementara itu Wakil Bupati Irawan Prasetyadi menambahkan, kondisi politik menjelang Pilkada saat ini sangat berbeda jauh dengan Pilkada sebelumnya. Salah satunya adalah dengan kemunculan serta perkembangan media sosial yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada,
Tak hanya itu, pihaknya juga berpesan bahwa dalam undang-undang pelaksanaan Pemilu sudah sangat jelas dilarang adanya praktik politik uang, namun dalam kenyataan di lapangan, hal tersebut terkadang masih ditemukan.
“Politik uang dilarang keras dalam Pilkada, ini yang perlu selalu diawasi,” tegasnya
Reporter : Foes/Op
