oleh

Jelang Tatap Muka, 70 Sekolah di Ciamis Belum Layak Pakai

Foto : Salah Satu Dari Puluhan Sekolah Di Ciamis Yang Sudah Di Bongkar

Buletinindonesianews.com
CIAMIS, Jabar —
Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 dan 34 terkait pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan bahwa dapat dilakukan melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, Bupati Ciamis, DR. H. Herdiat Sunarya mengatakan pelaksanaan PTM di Ciamis, Jawa Barat akan digelar mulai 31 Agustus 2021.

Pelaksanaan PTM Terbatas ini disampaikan langsung dalam rapat koordinasi secara virtual bersama 27 Kecamatan se-Kabupaten Ciamis, Senin (23/08/21). Kendati demikian, pelaksanaan PTM hanya bisa dilakukan untuk zonasi kecamatan yang level 1 dan 2, sementara untuk level 3 dan 4 Covid 19 tetap dilakukan secara Daring.

Untuk persiapan PTM tersebut, Bupati mengingatkan hal yang dianggap penting yaitu kelengkapan protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan, air mengalir, hansanitizer termasuk kepatuhan dan kedisiplinan siswa dalam memakai masker.

Pantauan di lapangan, puluhan sekolah ternyata belum layak pakai/ digunakan untuk belajar tatap muka karena sudah dibongkar untuk kepentingan pembangunan sarana prasarana seperti rehab dan pembangunan ruang kelas baru lainnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Endang Kuswana, S.IP., MM mengatakan ada sekitar 40 SD dan 30 SMP yang masih direhab atau dibangun ruang kelasnya, dan baru berjalan satu bulan, karena ditargetkan selesai hingga Oktober 2021. Endang juga belum bisa menjelaskan berapa persen yang sudah dikerjakan karena hingga saat ini belum menerima laporan, baik itu dari PPK maupun konsultan.
“Yang jelas uda satu bulan berjalan dan ditargetkan selesai Oktober nanti” kata Endang.

Endang menjelaskan, pembangunan sarana prasarana sekolah dengan anggaran 40 Milyar lebih ini tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka karena untuk sementara bisa menggunakan fasilitas yang ada di desa sesuai hasil kesepakatan antara pihak sekolah, komite, pemerintahan desa hingga kepala dusun. “Jadi solusinya bisa menggunakan Balai Dusun atau Prasarana Desa lainnya” ungkapnya. (** Agus Firman)

Komentar

News Feed