Juru Kunci Cagar Budaya di Ciamis Datangi Dinas Kebudayaan

Juru kunci cagar budaya dan sejarah

Buletin Indonesia News CIAMIS, – – Suherman (62) seorang Juru Kunci atau Kuncen Makam Raden Tumenggung Adipati Anggapraja yang berlokasi di Dusun Majalaya RT 01 RW 04 Desa Imbanagara Raya mendatangi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis untuk menuntut uang kesejahteraan terhadap tugas yang Ia jalani selama 12 tahun tersebut.

“Sudah bertahun-tahun Saya menjadi kuncen di Ciamis, namun sampai saat ini belum ada perhatian dari Pemerintah terhadap kesejahteraan kuncen. Untuk itu Saya datang kesini menuntut hak Saya”, terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mendatangi Bupati Ciamis H. Iing Syam Arifin pada tanggal 07 September 2017 lalu untuk membahas hal ini, namun belum ada keputusan yang jelas. Bupati baru mengintrusikan dirinya untuk datang ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

“Sudah 3 tahun saya mendapatkan surat tugas dari pemerintah terhadap pekerja Saya sebagai juru kunci. Belum ada perhatian yang serius untuk kesejahteraan para Kuncen di Kabupaten Ciamis”, paparnya.

Kabid Kebudayaan Drs. H. Dede Hermawan MM

Menanggapi hal itu, Kabid Kebudayaan Drs. H. Dede Hermawan MM., mengatakan bahwa juru pelihara atau juru kunci memang ada di setiap cagar budaya atau situs sejarah yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 60-90 orang yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan.

Namun kata Dede, untuk insentif seperti yang di harapkan Suherman memang belum ada serta untuk mengeluarkan insentif harus ada payung hukum yang jelas diantaranya ada Surat Keterangan dari Bupati.

“Secara pribadi Saya juga merasa iba kepada mereka, karena situs itu adalah benda yang harus di jaga, di rawat da di lestarikan. Sementara untuk orang orang yang berada di dalamnya belum mendapatkan perhatian”, jelasnya.

Lanjut Dia, pihaknya belum bisa memberikan kepastian terhadap hal ini karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Dinas. Namun untuk membantu mereka pihaknya akan memberikan fasilitasi apabila harus masuk di daftar harga. Itu bukan hal yang mudah, saat ini juga sedang di buat Peraturan Bupati tentang harga satuan di gunakan perangkat daerah.

Reporter : Lilis Susilawati/op

Admin BIN

Tinggalkan Komentar