Kabupaten Ciamis Akan Laksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Kabupaten Ciamis Akan Laksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

CIAMIS, buletinindonesianews.com –
Kabupaten Ciamis termasuk dalam 20 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang diharuskan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal itu diungkapkan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya saat menggelar rapat persiapan PPKM untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yang dihadiri unsur Forkopimda dan sejumlah SKPD terkait, Sabtu (09/01/2020) di Aula Adipati Kusumadiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan tersebut berdasarkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan sesuai hasil rapat tersebut Kabupaten Ciamis akan melaksanakan PPKM mulai dari tanggal 11-25 Januari 2021.

“Ini memang keputusan yang berat, disisi lain saat ini masyarakat mau berkembang, namun kita harus mengambil sikap dan keputusan hari ini untuk melaksanakan PPKM,” katanya.

Dikatakan Bupati, penerapan PPKM sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, tetapi ada hal yang lebih penting mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat, hal yersebut dikarenakan trend Covid-19 di Kabupaten Ciamis terus berkembang, setiap harinya tidak kurang 20-30 orang yang terkonfirmasi positif.

Terhitung, Jumat (08//01/2021) kasus terkonfirmasi Covid-19 di Ciamis ada 1.284 orang dan pada Sabtu,(09/01/2021) meningkat 28 orang menjadi 1.312 orang, untuk itu berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 Jawa Barat, Kabupaten Ciamis termasuk dari 20 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dan harus berlakukan PPKM.

“Kriteria tersebut dilihat dari tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 dan rasio kasus aktif di setiap Kabupaten/Kota masing-masing,” jelasnya.

Dijelaskan Bupati, sesuai Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2021 tersebut menerangkan bahwa dalam pelaksanaan PPKM ini wilayah tempat kerja dilaksanakan Work From Home (WFH) untuk 75% jumlah pegawai, untuk pusat perbelanjaan jam buka maksimal pukul 19.00 WIB, dan aktifitas tempat ibadah dengan kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Untuk pelaksanaan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring, pelayanan rumah makan harus memperhatikan kapasitas pengunjung maksimal 25 % dari kapasitas tempatnya, untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara, kebutuhan pokok tetap berjalan dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas terbatas,” terangnya.

Selain itu, menurut Bupati pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan untuk moda transportasi dengan kapasitas diatur, dari penjabaran diatas untuk pelaksanaan WFH dilakukan di setiap SKPD semua dinas/instansi, kecamatan, desa/kelurahan.

“Dalam pelaksanaan WFH bagi pegawai eselon 4 bekerja dengan digilir dengan sistem shift, kemudian eselon 3 dan 2 hadir seperti biasa, sedangkan rencana pembelajaran SD, SMP, SMA/sederajat untuk tatap muka yang rencananya dilaksanakan secara parsial pada (11/02/2021) tidak dilakukan dan dihentikan,” tegasnya.

Diakuinya, pelaksanaan PPKM ini disamping berat bagi masyarakat berat juga untuk Pemkab Ciamis karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sementara anggarannya belum teranggarkan, pihaknya juga akan mensosialisasikan pelaksanaan PPKM tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Saat ini Kabupaten Ciamis berada di level oranye, semoga dengan pelaksanaan PPKM ini tracingnya bisa melandai lagi, untuk itu saya harap masyarakat Ciamis tetap mempedomani protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

(Nank)

Admin BIN