Kabupaten Ciamis Laksanakan PPKM, Ini Batasannya

Kabupaten Ciamis Laksanakan PPKM, Ini Batasannya

Kabupaten Ciamis Laksanakan PPKM, Ini Batasannya

CIAMIS, buletinindonesianews.com
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Ciamis akan dimulai pada (11-25/01/2021) hal itu diungkapkan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya ketika memimpin rapat persiapan pelaksanaan PPKM di Opproom Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Minggu (10/1/2021).

Rapat Persiapan PPKM tersebut dihadiri secara langsung oleh jajaran Satgas Covid-19 Kabupaten Ciamis dan diikuti secara virtual oleh seluruh Camat, Kepala Desa, hadir pula dari pengurus MUI, APDESI dan PPDI Kabupaten Ciamis.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, pimpin rapat PPKM

Menurut Bupati, kebijakan penerapan PPKM tersebut berdasarkan atas Intruksi Mendagri nomor 1 Tahun 2021 dan surat edaran Gubernur Jabar nomor 72.KS.13/Hukham tentang pelaksanaan PPKM dalam penanganan Covid-19.

“Kita melaksanakan PPKM atas Instruksi Mendagri, dan dikuatkan dengan hasil analisa dari Satgas Covid-19 Jawa Barat yang menunjukkan Ciamis diharuskan melaksanakan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, dalam Instruksi Mendagri tersebut sebetulnya untuk Jawa Barat hanya Bogor, Depok, Bekasi, Bandung Raya, Kota bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi yang harus melaksanakan PSBB /PPKM, namun Gubernur Jawa Barat memiliki kebijakan lain, yaitu dengan adanya empat kriteria yang harus dipedomani dan apabila kriteria tersebut ada yang tidak terpenuhi berarti itu harus melaksanakan PPKM termasuk di Kabupaten Ciamis.

Adapun pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat meliputi pengetatan penerapan protokol kesehatan secara konsisten, adalah sebagai berikut, untuk fasilitas ibadah masih boleh digunakan dengan syarat kapasitas jema’ah atau pengunjung tempat ibadah paling banyak 50% dari kapasitas tempat ibadahnya. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara Daring/Online, jam kerja pegawai di lingkungan perkantoran dengan menerapkan Work From Office (WFO) sebesar 25% dan Work From Home (WFH) sebesar 75%.

Dalam PPKM ini juga diatur, untuk pusat perbelanjaan/mall jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 19.00 WIB, kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% tetapi dengan penerapan protokol kesehatan ketat, untuk restoran, cafe dan pedagang kaki lima (PKL), layanan makan di tempat maksimal 25% dari kapasitas tempatnya sedangkan layanan pesan antar diperbolehkan sampai dengan pukul 22.00 WIB.

“Khusus pasar tradisional/pelaku usaha sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100% dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB, sementara pada sektor wisata dan hiburan pembatasan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB, untuk moda transportasi umum wajib membatasi kapasitas penumpang,” jelasnya.

Bupati juga mengingatkan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan terhadap aktivitas masyarakat.

“Dalam PPKM ini kita harus secara ketat dan konsisten melakukan upaya pencegahan kerumunan secara persuasif serta penegakan hukum di lingkungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya,” tegasnya.

Pihaknya pun mengimbau kepada Tim Satgas Covid-19 Kabupaten, para Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk mensosialisasikan penerapan PPKM ke masyarakat agar optimal dalam pemberlakuannya nanti.

“Kita lakukan kembali diseminasi informasi kepada masyarakat seperti PSBB lalu dengan memberikan edukasi melalui wawar keliling serta dilakukan pula melalui media,’ pungkasnya.

(Nank)

Admin BIN