Kasus Covid Naik, Pemerintah Kota Banjar Berlakukan PSBB

Kasus Covid Naik, Pemerintah Kota Banjar Berlakukan PSBB

Kasus covid naik, pemerintah kota Banjar berlakukan PSBB

BANJAR, buletinindonesianews.com – Pemerintah kota Banjar hari ini mulai memberlakukan PSBB proporsional bersamaan dengan diterbitkannya keputusan Gubernur no 443/kep.10-hukham/ 2021 yang menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar di 20 kota/kabupaten di Jawa Barat terhitung 11 sampai 25 Januari kedepan.

Apel gabungan pembukaan PSBB digelar pagi dan sore ini di halaman Satgas penanganan Covid kota Banjar dengan dihadiri Walikota, Kapolres, Pabung kodim 0613 Ciamis, perwakilan dari Kajari, Sekda dan beberapa kepala OPD serta seluruh Camat dan kepala desa/lurah sekota Banjar.

Pemerintah kota Banjar hari ini mulai memberlakukan PSBB proporsional bersamaan dengan diterbitkannya keputusan Gubernur no 443/kep.10-hukham/ 2021

Dalam sambutannya, walikota mengatakam bahwa PSBB kali ini tidak ada chek point seperti PSBB sebelumnya. Nantinya, Walikota akan menghimbau camat dan kepala desa/lurah untuk memberdayakan RT dan Rw dalam memberikan himbauan dan pengawasan di masyarakat.

Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih didampingi Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K, MH dalam keterangan persnya dihadapan sejumlah awak media mengatakan bahwa PSBB diberlakukan sesuai intruksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut dilakukan untuk menekan kasus penyebaran virus yang saat ini semakin melonjak di kota Banjar.

” selama PSBB, kami meminta kerjasama dari masyarakat agar mengikuti himbauan protokol kesehatan melalui 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan di ruang publik,” bebernya.

Dikatakannya, saat ini pihaknya meminta seluruh pelaku usaha mulai dari Swalayan, rumah makan dan cafe untuk membatasi jam operasional sampai pukul 19.00 WIB.

“selain pembatasan jam operasional, kami juga melarang adanya resepsi pernikahan. Saya harap, cluster hajatan yang sudah memaparkan 32 warga di lingkungan Wargamulya kelurahan Purwaharja dapat menjadi contoh betapa berbahayanya mengadakan kegiatan kerumunan ditengah pandemi. Jadi, sebagai kepala daerah saya mohon kerjasama masyarakat yang akan menyelenggarakan pernikahan untuk mengikuti aturan akad nikah di KUA saja,” imbuhnya.

Apabila masih terdapat acara resepsi pernikahan, ditambahkan Walikota, maka satgas diminta tegas untuk membubarkan acara tersebut.

Hal senada dikatakan Kapolres Banjar yang menegaskan pihaknya masih melanjutkan yustisi guna menekan jumlah pelanggar protokol kesehatan.

“kami juga akan memantau terus pelaksanaan PSBB dengan mengadakan patroli berskala besar selain Yustisi,” tutupnya.

(Susi)

Admin BIN