oleh

Kemensos Harus Evaluasi Ulang Data KPM Terkait Rencana Bansos 2022

www.buletinindonesianews.com

JAWA TIMUR — Rencana Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggelontorkan Rp74,08 triliun untuk belanja Bantuan Sosial (bansos) pada 2022. Anggaran tersebut mencakup 94,67 persen dari jatah anggaran yang dimiliki Kementerian.

Menteri Sosial Tri Rismaharini membeberkan dana tersebut akan membiayai beberapa program jaring pengaman sosial untuk masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Dikutip dari CNN Indonesia Selasa, 21/09/2021.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandir Susanto menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp78.256.327.121.000. “Kami mendorong kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran.” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (20/9).

Handreyanzah aktivis Jatim, sebagai bagian dari masyarakat kali ini kurang sepakat dengan rencana Kemensos dengan beberapa alasan. Begitu juga dengan kebijakan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Yandir Susanto, yang mendorong untuk mempercepat realisasi anggaran tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut gegabah, apabila belum dilakukan evaluasi ulang terhadap kelalaian di tahun sebelumnya.

“Jika rencana tersebut tetap tertuju pada sasaran KPM yang sebelumnya. Terkecuali memang sudah diverifikasi dan dievaluasi ulang oleh pihak Kemensos terkait Data KPM maupun petugas yang diduga sudah melanggar SOP, baik ditingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Mengingat diwaktu sebelumnya sudah banyak temuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran maupun data ganda. Khususnya KPM pada program PKH dan BST.” Ungkapnya.

Ia justru sangat setuju tentang penambahan program bantuan terhadap masyarakat, asal tepat sasaran dan dengan suatu pendampingan profesional. Seperti program Atensi Anak Yatim, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), korban bencana, alat bantu aksesibilitas, dan lainnya.

“Kemensos beserta jajarannya juga jangan gegabah, harus lebih ekstra ketat dalam menunjuk tim pelaksana pada program bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH, karena dalam hal ini bisa diduga syarat berlangsungnya korupsi oleh oknum pelaksana tertentu di lapangan.” ujarnya.

Selaku bagian dari masyarakat, saat ini ia juga masih ikut mengkaji terhadap beberapa aduan dan keluhan beberapa KPM pada program RTLH di tahun anggaran 2021. Seperti pada program BSPS di suatu daerah di Jatim yang pengerjaannya diduga syarat dengan penyimpangan.

Ia berharap agar Kemensos beserta jajarannya di tingkat pusat sampai Desa untuk lebih professional dalam menyampaikan segala bentuk program bantuan sosial. Menjadikan program yang berbasis geografis dan demografis dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

“Dalam mengawal Nawa Cita, seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.” Tutup Andre.

News Feed