Ketika Biaya Perpisahan
Menjerat Sekolah Atas Tuduhan Pungli Dalam Sudut Pandang Praktisi Hukum

Ketika Biaya Perpisahan Menjerat Sekolah Atas Tuduhan Pungli Dalam Sudut Pandang Praktisi Hukum

Buletin Indonesia News,

Banjar, — Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Dalam menjalankan proses pendidikan tersebut, biasanya lembaga pendidikan dibantu komite sekolah untuk bekerjasama dalam peningkatan kualitas pendidikan disekolah.

Komite sekolah dibentuk atas dasar musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan yang beranggotakan orangtua/wali murid, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan menjadi sebuah lembaga non politis atau non profit. Tujuannya, selain sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, juga menciptakan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan secara transparan, demokratis dan akuntabel.

Sayangnya, dalam pelaksanaanya masih banyak komite sekolah yang tidak menjalankan fungsi dan peranannya sehingga acapkali membebankan ke pihak sekolah dalam proses kebijakan yang diambilnya.

Hal ini diakui praktisi hukum, Kukun Abdul Syakur Munawar, SH.,MH kepada Buletin Indonesia news. Dikatakannya, berkaitan dengan kasus pungli yang kini membelit salah satu SMP Negeri di Kota Banjar tidak lepas dari lepasnya peranan komite sekolah yang membuat pihak sekolah dikambinghitamkan.

“saya mengapresiasi langkah tim saber pungli yang terus berkomitmen untuk memberantas segala pungutan liar yang masih ada di kota Banjar. Mengenai kasus yang terjadi di salah satu SMP negeri di kota banjar yang diduga melakukan pungli, saya memandang hal itu harus dilihat dari kacamata yang komprehensif jangan dilihat hanya satu sisi saja yakni pungutannya, sebab alih-alih akan menegakkan aturan justru nanti akan menjadi kriminalisasi dunia pendidikan dan ini tentu akan menjadi preseden buruk kedepan bagi dunia pendidikan di kota banjar khusuanya di indonesia pada umumnya,” katanya.

Dijelaskannya, Peristiwa yang menimpa sekolah milik pemerintah itu tentu ada sebab musababnya. Mantan jurnalis ini berkeyakinan ditengah gencarnya pemberantasan pungli, sekolah tidak akan gegabah untuk melakukan pungutan atau apapun namanya tanpa didahului dengan mekanisme seperti musyawarah dengan orang tua siswa melalui komite sekolah yang merupakan wadah atau kepanjangan tangan orang tua siswa, intinya sekolah tidak punya inisiatif untuk melakukan pungutan tanpa dasar.

Kukun Abdul Syakur Munawar, SH.,MH Dosen Ilmu Hukum STAI Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo & Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi

“Saya mendesak, kepada komite sekolah SMP itu untuk memberikan penjelasan yang sejelas jelasnya, supaya sekolah tidak menjadi korban dan disangka melakukan perbuatan yang melawan hukum, selain itu dinas pendidikan juga harus lebih proaktif dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada, karena problematika dunia pendidikan setiap tahunnya sama dan hanya berkutat di hal itu itu saja seperti pembelian buku, karyawisata, sumbangan utk pengembangan sekolah, uang perpisahan dan yang lainnya, selama ini praktek pungutan dari orang tua siswa masih ada hampir disemua sekolah, dan saya rasa hal itu wajar selama dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang wajar, sebab penyelenggaraan pendidikan di negeri kita ini masih menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat karena tidak semua item yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan itu dicover oleh dana yang disediakan pemerintah, atau dengan kata lain bahwa pemerintah belum menyentuh semua sendi dalam penyelenggaraan pendidikan,” urainya.

Dosen Ilmu Hukum STAI Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo & Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kota Banjar ini meminta kepada masyarakat umum agar lebih bijak dalam mensikapi persoalan yang terjadi.

“tim saber pungli kota banjar juga saya harap agar lebih arif dalam memandang persoalan yang ada di sekolah yang menjadi sasaran OTT karena pungutan yang seperti itu hampir terjadi di sekolah- sekolah lain, dan kepada komite sekolah yang bersangkutan juga agar segera mengclearkan persoalan, sekarang jangan mencari kambing hitam, sudah saatnya duduk bersama menyelesaika persoalan agar tidak terulang kepada semua pemangku kepentingan harus satu persepsi dalam memberikan definisi operasional mengenai pungli,” imbuhnya.

ketua pelaksana UPP Saber pungli kota Banjar, Kompol Drs Ade Najmulloh

Menanggapi hal tersebut, ketua pelaksana UPP Saber pungli kota Banjar, Kompol Drs Ade Najmulloh, mengatakan bahwa sesungguhnya masalah pungutan di dunia pendidikan sudah jelas dilarang.

Salah satu peraturannya adalah Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016. Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

“Dalam pasal itu sangat jelas, tidak boleh Komite Sekolah mengambil atau melakukan pungutan. Dalam Pasal 10, disebutkan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain oleh Komite Sekolah dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela kepada donatur. Dengan kata lain bukan dalam bentuk pungutan melalui keputusan Komite Sekolah yang besarannya ditentukan. Keseluruhan prosesnya juga dipertanggungjawabkan secara transparan dan dikelola oleh pengurus komite bukan oleh sekolah,” jelasnya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakapolres Banjar ini, komite Sekolah maupun sekolah,baik perseorangan maupun kolektif itu sangat tegas dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya.
Serta ketentuan lainnya sampai pelarangan komite sekolah dan sekolah menjual buku kepada siswa dan lain sebagainya. Komite Sekolah boleh melakukan penggalangan dana kepada perusahaan dalam bentuk CSR dengan ketentuan bukan perusahaan yang bergerak di bidang minunan beralkohol atau perusahaan rokok.

“Kita bertanya kenapa sekolah tidak boleh mengelola dana hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah? Mari kita berpikir secara komprehensif dan integratif tentang philosofinya yaitu bahwa sekolah adalah lembaga yang diatur oleh undang-undang, bahwa sekolah itu adalah lembaga yang dibiayai oleh pemerintah terutama sekolah program wajib belajar pemerintah yaitu SD dan SMP sehingga pemerintah bertanggung jawab pembiayaan semua oprasional sekolah sehingga sekolah SD dan SMP digratiskan, orang tua tinggal menyekolahkan anaknya saja. Kemudian sekolah itu adalah lembaga yang mulia dan memiliki nilai-nilai luhur dalam mendidik putra2 bangsa sebagai generasi penerus negeri ini.

Maka apakah tidak bertolak belakang apabila sekolah meminta-minta sumbangan kepada orang tua siswa atau ke masyarakat umum dan mengelola sendiri hasil sumbangan itu?

Terus apa bila ada oknum guru atau Kepala Sekolah yang tidak amanah dalam mengelola dana tersebut pasti yang tercoreng adalah dunia pendidikan secara keseluruhan tetapi apabila yang mengelola dana hasil penggalangan Komite Sekolah itu adalah Komite Sekolah itu sendiri secara transfaran kemudian apabila ada oknum pengurus yang tidak amanah, melakukan pungli misalnya maka yang tercoreng adalah individunya sehingga tinggal copot saja dari kepengurusan Komite Sekolah dan kasusnya serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditangani,” ujarnya.

Ade berharap semoga masalah ini dipahami dengan semangat memajukan dunia pendidikan tetapi tetap di dalam bingkai aturan yang berlaku dan partisipasi masyarakat tetap terakomodir di dalam memajukan dunia pendidikan.

(Susi)

BULETIN INDONESIA NEWS

%d blogger menyukai ini: