oleh

Korda ARM OKU Timur Sikapi Proyek Tanpa Papan Nama yang Diduga Proyek Tak Bertuan dan Acuhkan K.3

buletinindonesuanews.com

Oku Timur, SUMSEL – Pembangunan sekolah baru atau yang lebih dikenal dengan Unit Sekolah Baru (USB) terkadang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pembangunan sekolah baru atau yang lebih dikenal dengan Unit Sekolah Baru (USB) terkadang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Proyek pembangunan gedung sekolah baru, ditemukan tanpa papan nama di daerah Kecamatan Cempaka tepat nya di desa Cempaka Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

Pasalnya pembangunan Gedung sekolah tersebut jaraknya berkisar 2 – 3 kilometer terletak di Desa Cempaka Kabupaten Oku Timur, dengan permukiman Warga dan sekeliling lokasi Bangunan tersebut kebun milik warga, yang saat ini tahap pekerjaan nya sudah berjalan sekitar satu Minggu. Pihak pelaksana diduga sengaja tidak mendirikan papan nama untuk mengelabui masyarakat. Selasa-(5/10/2021)

Padahal, sesuai amanah UU KIP (keterbukaan informasi publik) No 14 tahun 2008 dan Perpres No 54 tahun 2010 serta No 70 tahun 2012 dimana setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama proyek dengan mencantumkan jenis kegiatan, pelaksana, lokasi kegiatan, nilai kontrak, dan jangka waktu lama serta konsultan pengawas.

Dalam pantauan Tim Investigasi Korda ARM Kabupaten OKU Timur di lapangan pada hari Selasa (5/10/2021) selain tidak menemukan papan nama, pihak kontraktor baik Konsultan juga tidak ada ditemukan di lokasi, yang ada hanya pekerja dan Pengawas Lapangan.

Saat dimintai keterangan Iksan Pengawas Lapangan Kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) mengaku tidak mengetahui perusahaan apa yang sedang mengerjakan proyek tersebut. “Saya baru tau nya dari Lelang LPSE itu pun saat saya lihat itu Pak”. Dirinya mengaku ditunjuk hanya sebagai Pengawas pekerja oleh orang yang bernama (Chd) sebagai Kontraktor kegiatan tersebut

Masih ditempat yang sama Iksan mengatakan semenjak dimulai pekerjaan ini papan nama tidak ada dipasang, padahal menurutnya program pemerintah sebelum pelaksanaan semestinya papan nama sudah terpasang. Bahkan bukan itu saja, dirinya mengungkapkan konsultan pengawas hanya sekali datang, itupun baru-baru ini.

Ditempat lain (Jn) Ketua Korda Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Kabupaten OKU Timur Sangat menyayangkan hal tersebut, diduga pekerjaan yang menelan biaya hingga milyaran rupiah tersebut tidak sesuai aturan. Kuat dugaan proyek pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru ( USB) tahun 2021 ini, telah melanggar Permen PU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Pasalnya, hasil pantauan Team investigasi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di lokasi kegiatan para pekerja pada proyek ini tidak dilengkapi safety atau Alat Pelindung Diri (APD), sedangkan sesuai dengan yang tertera pada pasal 3 ayat (1) setiap pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi Harus Menerapkan SMKK dan pada pasal 5 ayat (2). (a) Hak tenaga kerja berupa perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; (b) Penjaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Begitu juga dengan yang di atur pada pasal 28 ayat (2) biaya penerapan SMKK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat(3) harus disampaikan oleh penyedia jasa dalam dokumen penawaran, dan pasal 29 pasal (1) dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi mengunakan metode sistem harga terendah, Penyedia Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dinyatakan gugur.

Dokumentasi laporan bukti penerapan SMKK yang dibuat penyedia jasa untuk sampaikan kepada pengguna jasa disinyalir tidak sesuai dengan penerapan nya pada lokasi kegiatan, dikarenakan berdasarkan pantauan Team Aliansi Rakyat Menggugat ini, para pekerja pada proyek Pembangunan Gedung Sekolah Baru – Cempaka tidak memprioritaskan dan tidak terawasi oleh ahli K3 bidang konstruksi.

“Hal ini akan kami dalami lagi dan pihak pelaksana akan segera kami laporkan karena sudah tidak memprioritaskan K.3”, Pungkas (Jn). (Purwadhi-JSI**)

News Feed