oleh

Korwil ARM Papua Barat Desak RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan Transparan Terkait hak-hak Ketenagakerjaan/BPJS.

buletinindonesianews.com

PAPUA – Koordinator Wilayah Aliansi Rakyat Menggugat Propinsi Papua Barat mendesak agar pihak RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan, agar transparan dengan hak hak karyawan terkait jasa pelayanan medis dan jasa umum atau BPJS di tahun 2020 yang sampai saat belum ada realisasi nya.

“Kami sudah pernah melakukan komunikasi yang baik dengan pihak RSUD, namun seakan kami tidak dihiraukan tentang hak hak kami”, ungk0ap Ketua Korwil ARM Propinsi Papua Barat.

Mantan bendahara RSUD Scholoo Keyen (NM) menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban TA 2020 masuk dalam sistem hutang. Hal ini jelas melanggar UU, bahkan pegawai pun mempertanyakan hak mereka yang sampai saat ini belum ada realisasinya, lebih naasnya lagi meraka juga selalu di intimidasi oleh oknum tertentu.

“Saya Risat M, Sebagai Korwil ARM Propinsi Papua Barat dan segenap jajaran Aktivis penggiat anti korupsi dari Aliansi Rakyat menggugat (ARM ) mendesak kepada Bapak Presiden dan Menteri yang membidangi instansi terkait, agar memberikan somasi dan teguran keras kepada instansi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan Karena ini menyangkut hak hak karyawan yang sampai saat ini belum terealisasikan dengan baik,” tegasnya Risat.

Beliau menambahkan “Pada tangal 08 Januari 2021 saya mengajukan surat pengunduran diri dengan resmi dan sampai tanggal 04 Oktober 2021 baru pihak RSUD Scholoo Keyen mengeluarkan
Surat Keterangan masa berakhir atau masa bakti dalam melaksanakan tugas di RSUD yang bersangkutan. Namun pihak RSUD tidak menyelesaikan hak-hak saya di tahun 2020. Padahal di dalam pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 156 ayat (1) UU yang mengatur tentang; “Barangsiapa mengundurkan diri secara umum, dari instansi dan perusahan maka hak-haknya harus di bayarkan.”, Ungkap Ketua Korwil ARM Propinsi Papua Barat dengan nada kecewa.

Sementara Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun menyatakan akan memberi surat kepada Presiden dan Menteri terkait atas apa yang dialami oleh Ketua Korwil ARM Papua Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kang Mujahid melalui pesan WashApp kepada para awak media yang melakukan wawancara pada hari (Senin, 04 Oktober 2021).

Lebih jauh Mujahid yang juga sebagai tokoh penggiat anti korupsi nasional memastikan akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. (Purwadhi-JSI).

News Feed