Kuasa Hukum Irfan Nur Alam Gelar Konferensi Pers, Klarifikasi Serta Meluruskan Pemberitaan yang Simpang Siur dan Viral di Masyarakat

Kuasa Hukum Irfan Nur Alam Gelar Konferensi Pers, Klarifikasi Serta Meluruskan Pemberitaan yang Simpang Siur dan Viral di Masyarakat

Buletin Indonesia News,

Majalengka, — Kepada seluruh awak media dan pembaca berita yang berkembang luas di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Majalengka. Sebelumnya atas nama klien kami sdr Irfan Nur Alam (INA), meminta maaf atas terjadinya kegaduhan dimedia dan media Sosial dua hari ini akibat pemberitaan yang begitu masif.

Hal itu disampaikan DR. Kristiwanto S.H.I, MH saat konferensi pers di Rumah Makan NEERA Majalengka, Rabu (13-11- 2019)

Lanjut  Penasehat Hukum (PH) sdr Irfan Nur Alam mengklarifikasi dan meluruskan pemberitaan yang simpang siur dan viral di masyarakat, sebagai wujud pertanggung jawaban moral klien kami sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk keberimbangan informasi di masyarakat, perlu kami jelaskan beberapa fakta-fakta sebagai berikut, tujuh poin yang di sampaikan

Dikatakan penasehat hukum, apa yang terjadi pada hari Minggu malam (dini hari 10/11/2019) bukannlah kesengajaan namun murni insiden yang diluar dugaan klien kami, meningat saat itu pada hari Minggu klien kami sedang liburan di Bandung. Saat pada hari itu pak Irpan sedang ada di bandung.

“kejadian maksud sedikitpun tidak ada kaitannya dengan kebijakan, perijinan, maupun proyek dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, keributan kemarin tidak ada kaitannya dengan pemda,” jelasnya

Kemudian  kejadian tersebut murni masalah hutang pihutang atau janji imbal jasa perusahaan PT. Laskar Makmur Sadaya dengan saudara Panji Pamungkasandi, terkait proses pengurusan rekomendasi ijin di Pertamina untuk pembuatan SPBU dan tidak ada kaitannya dengan hutang pihutang pribadi klien kami.

Masalah hiutang pihutang dimaksud tidak benar jika dihubungkan dengan pembangunan proyek SPBU apalagi proyek pemda hal tersebut sesuai dnegan perjanjian Nomor.01/SP/PEJ/I/2019 tentang pengurusan perijinan SPBU baru atas nama PT. Laskar Makmur Sadaya Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalegka, yang Direktur adalah Danil Rezal Plrilian bukan Klien kami dan ini pun hanya di pinjam perusahaan nya oleh HW melalui AS, tambah penasehat bahwa direktur perusahaan tersebut, bukan klien kami,  kalien kami bukan direktur, bukan komisaris, bukan pemegam saham dan seterusnya jadi tidak ada kaitannya sama sekali.

Kemudian terkait kepemilikan senpi yang sekarang jadi pemberitaan, sebagai PH dapat kami jelaskan bahwa senpi yang di maksud adalah legal dan memiki ijin resmi yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, yang diperuntukan untuk kategori bela diri bukan senjata yang dimiliki perbakin, dan untuk memperoleh senpi di maksud diperoleh dengan prosedur yang benar (melalui pendaftaran dan test sebagai peraturan dan perundang-undangan).

“Senpi itu di keluarkan berdasarkan undang-undang, klir ga ada masalah, sesuai dengan perkap No. 82 tahun 2004  sebagaimana yang diubah dengan perkap No. 18 tahun 2015,” jelasnya.

Kedatangan sdr Panji dan rombongan dari Bandung kerumah pribadi klien kami. Kalien kami tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangannya. Mengingat saat itu klien kami berada di Bandung sedang liburan. Hal dimaksud disarankan oleh klien kami jika ada keributan jangan dirumah klien kami, kemudian rombongan bergeser ke Ruko tempat lokasi kantor PT. Laskar Makmur Sedaya.

Selanjutnya  terkait adanya peledakan senjata karena saat klien kami datang ke lokasi kantor PT. Laskar Makmur Sadaya terjadi keributan, dan klien kami melakukan hal tersebut agar tidak terjadi keributan lebih besar.

(Emma/*)

Admin BIN

%d blogger menyukai ini: