oleh

Mahasiswa Telanjangi Anggaran Covid 19 Ciamis. Setelah Dihitung, Mereka Temukan Selisih Hampir 2 Milyar Yang Belum Direalisasikan

Foto : Suasana Audiensi Mahasiswa di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah, Menanyakan Transparansi Anggaran Covid 19

Buletinindonesianews.com
CIAMIS, Jabar —
Gabungan Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),  Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan audiensi ke kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Kawa Barat. Massa audien yang  mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Cipayung ini meminta transparansi anggaran penanganan Covid 19 baik tahun 2020 maupun 2021.

Koordinator Aksi Irsal Muhammad mengatakan Audiensi mereka ini sebagai tindak lanjut Aksi Unjukrasa yang mereka gelar Selasa,  (31/8/2021) belum lama ini. Dia mengatakan, dalam aksi itu mereka membawa keluhan para pedagang kaki lima (PKL) yang semakin terhimpit ekonominya akibat larangan berjualan sejak awal pemberlakuan PPKM Darurat. Selain itu, mereka juga menyinggung soal transparansi anggaran penanganan Covid 19. Namun, karena belum puas dengan pernyataan Bupati Ciamis yang mengatakan bahwa anggaran Covid 19 sudah transparan, mereka pun melanjutkan aksi dengan melakukan audiensi ke kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kamis (02/09/21).

Dalam audiensi tersebut, Irsal menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Covid 19 yaitu munculnya selisih realisasi anggaran dari alokasi anggaran tersebut termasuk persentase yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang direalisasikan baik tahun 2020 maupun tahun 2021 per Bulan Juli 2021. Irsal menjelaskan, realisasi anggaran Covid 19 dari hasil refokusing APBD Ciamis tahun 2021 baru mencapai 33 persen sementara saat ini sudah mendekati penghujung akhir tahun.

Dijelaskan Irzal, selisih  yang mereka temukan dari data pengelolaan anggaran Covid 19 tahun 2020 adalah :
1. Bidang Penanganan sebesar Rp. 29.103.858.003,- Realisasi hanya Rp.  27.566.449.729,- dengan Selisih Rp. 1.537.408.274,-
2. Penanganan Dampak  Ekonomi sebesar Rp. 87.619.288.082,- Realisasi hanya Rp. 87.354.747.450,- dengan Selisih Rp. 264.540.632,-
3. Penyediaan Social Safety Net Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 25.824.881.000,- Realisasi hanya Rp. 25.699.944.509,- dengan Selisih Rp. 124.936.491,-

“Total Alokasi sebesar Rp. 142.548.027.085,- sementara realisasinya hanya Rp. 140.621.141.688,-. Jadi, terdapat selisih sebesar Rp. 1.962.885.397,- makanya kita  mempertanyakan kembali selisih anggaran itu dikemanakan. ” papar Irsal seraya mengaku kecewa dengan jawaban BPKD yang diwakili Solihin sebagai Sekretaris BPKD. “Jawabannya justru banyak mengeluh, capeklah pusinglah. Ironisnya, BPKD mencairkan anggaran penanganan Covid 19 kepada SKPD pengusul secara gelondongan tanpa mengetahui rinciannya seperti apa. Kita tanya soal pengadaan ventilator saja, Dia (Solihi_red) tidak tau” kata Irsal.

Dia menambahkan, anggaran itu tersebar ke Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas PRKPLH, Dinas Pariwisata, Dinas PUPRP, Dinas Peternakan, DPMD, Dinas Capil dan Kependudukan serta di Kecamatan.

Sementara itu, Ketua IMM Danu Wijaya mengatakan berdasarkan hasil kajian mereka atas realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya Bulan Juni tahun anggaran 2021 dan ditandatangani oleh Bupati Ciamis tanggal 14 Juli 2021, ditemukan selisih sebesar Rp. 31.335.233,-

Danu menjelaskan, dalam laporan realisasi tersebut alokasi DAU/DBH Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.099.393.370.000,-
“Kita menemukan dukungan pendanaan belanja kesehatan  dan belanja prioritas lainnya sebesar Rp. 88.140.013.041,- yang kemudian dipersentasekan menjadi 8,02 persen dari Rp. 1.099.393.370.000,- nah setelah kita hitung ulang ternyata dukungan pendanaan tersebut seharusnya Rp. 88.171.348.274,- . Nilai inilah yang seharusnya memenuhi 8,02 persen dari Rp. 1.099.393.370.000,-” ujar Danu kepada Buletin.

Ironisnya, Danu menilai bahwa laporan realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan  dan belanja prioritas lainnya sudah ditandatangani Bupati Ciamis. “Mirislah sampai kecolongan begitu” katanya.

Lebih jauh Danu menjelaskan, mereka terus malakukan kajian atas realisasi anggaran penanganan Covid 19 di Kabupaten Ciamis ini mulai dari alokasi anggaran di 7 Kelurahan yang peruntukannya untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan total anggaran sebesar Rp. 6.049.679.973,-, kemudian total anggaran sebesar Rp. 22.971.428.568,- untuk Insentif tenaga kesehatan. “Dan masih banyak lagi anggaran lain untuk penangan Covid 19 yang harus diketahui publik sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Adapun nanti akan berdampak hukum, kami dorong aparat penegak hukum untuk menyikapinya dengan serius” papar Danu, Jumat (03/09/21).

Wakil ketua GMNI Yusuf Hidayat juga menilai bahwa birokrasi di Ciamis saat ini tidak sinergis karena apa yang disampaikan tidak sesuai fakta. Menurutnya SKPD berdalih dengan pembenaran masing-masing yang seolah olah demi menyenangkan pemimpin, sehingga berdampak pada simpang siurnya informasi. “Waktu kami unjukrasa pada tanggal 31 Agustus kemarin itu bapak Bupati Ciamis mengatakan bahwa anggaran penanganan Covid 19 di Ciamis sebesar Rp. 141 Milyar diantaranya Rp. 88 miliar untuk penanganan Covid seperti obat-obatan, termasuk untuk fentilator. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi Rp. 53 miliar yang disebar di semua desa, di semua kecamatan, diantaranya untuk bantuan sosial dan infrastruktur. Nah, berbeda dengan apa yang disampaikan Sekretaris BKPD yang mengatakan total anggaran Covid 19 secara keseluruhan adalah Rp. 427 Milyar” ujarnya.

Yusuf menjelaskan berdasarkan data yang ada pada mereka Tahun Anggaran 2021 APBD Kabupaten Ciamis di-rasionalisasi dari DAU sebesar Rp.36.375.676.000,- dan DAK sebesar Rp.19.088.761.000,- sehigga total pemotongan anggaran sebesar Rp. 55.464.437.000, –

Refocusing anggaran program/kegiatan prioritas daerah yang bersumber dari DAU, DBH dan DID untuk dialihkan kepada Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah paling sedikit 25% dari DAU dan DBH yaitu sebesar Rp. 254.778.098.350, Dukungan Belanja Kesehatan paling sedikit 8% dari DAU yaitu sebesar Rp.88.140.013.041, Dukungan Bidang Kesehatan paling sedikit 30% dari DID yaitu sebesar Rp.8.778.079.500,-

“Jadi, total anggaran yang harus direfokusing sebesar Rp. 351.696.190.891,-” urainya.

Yusuf menambahkan, Khusus Alokasi Anggaran Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan Belanja Prioritas lainnya untuk penanggulangan serta pencegahan COVID19 di Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2021adalah Penanganan COVID-19 sebesar Rp. 54.041.847.000, Dukungan Vaksinasi sebesar Rp. 4.413.065.000, Dukungan pada Kelurahan dalam rangka  penanganan COVID-19  sebesar Rp. 6.049.679.973, Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19 sebesar Rp. 22.971.428.568,- Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar, Rp. 9.442.072.000,-

“Jadi Totalnya adalah  Rp. 96.918.092.541,- yang tersebar Dinas Kesehatan, RSUD, DPRKPLH, Dinas Sosial, BPBD, Kecamatan dan 7 kelurahan” jelasnya.

Foto : Solihin (Sekretaris Kantor BKPD Ciamis)

Saat diwawancara, Sekretaris BKPD Ciamis, Solihin tidak terlalu banyak menangapi soal anggaran Covid 19 di Kabupaten Ciamis. Dia berdalih bahwa penyerapan anggaran penanganan Covid 19 akan mencapai 100 persen. “Hingga saat ini sudah diserap sekitar 30 persen lah dan insyaalloh tahun ini akan terserap semua. Kita juga merealisasikan anggaran sesuai dengan aturan yang ada” paparnya usai menerima masa audiensi Kamis (02/09/21).  (**Agus Firman).

News Feed