Meningkatkan Kualitas Kesehatan Didaerah Pedalaman

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Didaerah Pedalaman

Buletin Indonesia News.com

Upaya peningkatan kualitas kesehatan di pedalaman bukanlah hal yang baru bagi kita. Isu ini sudah menjadi perhatian pemerintah bahkan sejak awal-awal Indonesia memperoleh kemerdekaan. Di tahun-tahun pertama Indonesia merdeka, fokus pemerintah adalah untuk memajukan aspek sosial ekonomi dan perkembangan teknologi, salah satunya adalah perihal kesehatan. Upaya peningkatan kesehatan telah mengalami banyak kemajuan yang cukup signifikan di Indonesia. Namun, masalah utamanya adalah ketidakmerataannya di seluruh Nusantara. Sebagai contoh, beberapa daerah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih sangat tertinggal di bidang kesehatan jika dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan yang ada di Pulau Jawa.

         Sulitnya medan yang harus ditempuh untuk menjangkau daerah pedalaman menyebabkan kendala bagi masuknya fasilitas kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menjadi rintangan tersendiri bagi para dokter serta tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pedalaman. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman lebih memilih untuk melakukan pengobatan non medis seperti dukun tradisional. Ditambah lagi wilayah pedalaman yang kaya akan tumbuhan herbal menyebabkan masyarakat timur Indonesia lebih mengutamakan pengobatan herbal dibanding pengobatan secara medis.

potret salah satu dokter relawan di pedalaman Papua Bersama perempuan suku adat Papua

Banyaknya kendala yang harus dihadapi dalam mengatasi masalah kesehatan di daerah pedalaman Indonesia menjadi salah satu dari PR utama pemerintah. Sebagai contoh, kendala utama dalam peningkatan fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil, adalah kendala perihal konektifitas. Hal ini menjadi masalah karena tentunya di era digitalisasi global seperti ini, Konektifitas serta kemudahan akses terhadap internet menjadi hal penting demi menunjang kesehatan masyarakat, terutama untuk tercapainya misi kemudahan dalam akses sistem kesehatan digital (E-Health). Pemerintah dituntut memberikan perhatian yang lebih terhadap perbaikan konektifitas agar kesehatan mampu dijangkau oleh seluruh masyarakat dimanapun dan kapanpun, sehingga biaya konsultasi dan lain sebagainya bisa ditekan menjadi lebih terjangkau atau bahkan difasilitasi secara gratis.

       Program pemerintah yang dibuat untuk membenahi bidang kesehatan seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan), serta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sebenarnya merupakan program yang baik. Adanya program-program seperti ini menunjukkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap isu masalah kesehatan di Negeri ini. Namun, menurut saya, program ini belum cukup ampuh dalam mengatasi masalah kesehatan khususnya di daerah terpencil. Saya sendiri yakin,bahwa masyarakat di pedalaman tidak terlalu membutuhkan kartu-kartu jaminan kesehatan seperti itu. Karena tentunya kartu jaminan sosial itu hanya dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan,bukan masyarakat di daerah terpencil yang untuk akses internet saja sudah sangat sulit dan terbatas.

         Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu ini? Dalam hal ini pemerintah harus mampu memahami kondisi dan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder  masyarakat di wilayah pedalaman. Tentunya, mereka lebih membutuhkan aksi yang nyata dari pemerintah pusat maupun daerah. Aksi nyata itu mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk :

– Sosialisasi kepada masyarakat di wilayah terpencil tentang pentingnya kesehatan dan pentingnya pengobatan secara medis dibanding pengobatan tradisional

– Perbaikan akses transportasi darat, laut dan udara untuk memudahkan akses dokter dan tenaga kesehatan mengakses lokasi-lokasi pedalaman yang sulit dijangkau

– Penambahan kuantitas serta peningkatan kualitas dokter dan tenaga medis lain yang dikirim ke wilayah-wilayah terpencil seperti daerah pedalaman di timur Indonesia

– Pembangunan infrastruktur kesehatan seperti Puskesmas, Klinik, Posyandu, serta Rumah Sakit yang dikhususkan di daerah pedalaman yang masih minim.

– Penambahan ketersediaan obat-obatan gratis yang dalam hal ini sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah

– Dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat serta organisasi kemanusiaan dan perusahaaan swasta, juga Lembaga non-pemerintah dalam Bersama-sama membantu memfasilitasi kesehatan masyarakat di wilayah 3T.

Dua orang pria yang merupakan bagian dari masyarakat adat suku daerah  di Papua,beserta potret dua rumah adat tradisional.sumber : www.unsplash.com/Papua

Melihat hal-hal besar yang telah saya sebutkan di atas, tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun hal tersebut tampaknya bukanlah sesuatu yang mustahil ketika kita membaca data anggaran dana yang dikucurkan pemerintah di bidang kesehatan. Alokasi dana anggaran kesehatan yang dibuat pemerintah terlihat mengalami fluktuasi positif yang berimbas pada kenaikannya dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diambil dari situs kemenkeu.go.id, tercatat APBN negara di bidang kesehatan pada tahun 2019 sebesar 117,0 triliun rupiah, dan mengalami pertumbuhan di tahun 2020 ini sebesar 13,0 % dibanding  tahun sebelumnya, yang mana di tahun ini berada di angka 132,2 triliun rupiah.

        Anggaran yang telah disebutkan di atas tentu bukanlah dana yang sedikit. Penambahan alokasi APBN oleh pemerintah di bidang kesehatan merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang patut di apresiasi. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah anggaran yang besar ini sudah tepat sasaran dan sudah teralokasikan dengan baik. Hal yang mungkin bisa menjadi fokus utama pemerintah adalah bagaimana caranya agar APBN di bidang kesehatan ini mampu digunakan untuk mewujudkan misi tercapainya pemerataan kesehatan di Indonesia. Untuk mencapai hal ini, sekali lagi pemerintah dituntut untuk menitikberatkan alokasi APBN untuk membenahi fasilitas kesehatan,terutama bagi daerah tertinggal.

Terlepas dari semua itu, peran lembaga sosial dan perusahaan swasta non-pemerintah juga mampu memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas kesehatan di daerah pedalaman. Sebagai contoh, beberapa program sosial yang dilakukan oleh Korindo Group dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah terpencil sangat terasa dampaknya. Pembentukan Klinik Asiki di Kabupaten Bogen Digoel,Papua, adalah sebuah bentuk nyata kontribusi Korindo Group dalam bidang kesehatan. Keberadaan klinik Asiki ini berkontribusi besar dalam penanganan kesehatan di daerah terpencil khususnya bagi Ibu hamil dan menyusui. Apa yang dilakukan oleh Korindo Group merupakan contoh dari kepedulian perusahaan swasta non-pemerintah serta perwujudan program CSR atau Corporate Social Responsibility di bidang kesehatan, khususnya bagi daerah 3T di Indonesia demi tercapainya kesehatan yang baik untuk sesama.

Kontribusi nyata Korindo Group dibuktikan dengan adanya Klinik Asiki, yang membantu meningkatkan kualitas kesehatan di wilayah pedalaman.

Kontribusi perusahaan swasta seperti Korindo Group yang membantu pemerintah dalam upaya menangani isu kesehatan seperti ini merupakan hal luar biasa yang patut diapresiasi. Keberadaan Klinik Asiki di Papua dalam memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat Kabupaten Bogen Digoel, terbukti mengambil peran penting dalam peningkatan kualitas kesehatan disana. Tak dapat dipungkiri, dengan melihat pada kontribusinya dalam bidang kesehatan, berbagai penghargaan telah diraih oleh Klinik yang didirikan oleh Korindo Group ini. Beberapa penghargaan yang telah didapat seperti pada tahun 2017 lalu, dimana klinik ini berhasil dinobatkan sebagai The Best Performance dari BPJS Kesehatan dalam kategori Klinik Pratama di Kedeputian Wilayah Papua serta  Papua Barat pada tahun 2017 lalu. Selain itu, pada 15 Agustus 2019 lalu Klinik ini juga mendapatkan penghargaan sebagai FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dengan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS kategori klinik pratama.

Komitmen tinggi dari Korindo Group, dengan adanya Klinik Asiki dalam membantu memfasilitasi akses kesehatan di Papua, sudah seharusnya dijadikan contoh bagi perusahaan swasta lainnya di Indonesia. Berdirinya Klinik Asiki yang diinisiasi oleh Korindo Group melalui PT. Tunas Sawa Erma (TSE) ini adalah bentuk kepedulian perusahaan swasta berkenaan dengan masalah kesehatan khususnya di wilayah yang terdaftar sebagai daerah 3T. Sayangnya, perusahaan yang serupa seperti Korindo Group masih minim ditemui di Indonesia. Kebanyakan perusahaan swasta masih belum memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman. Hal ini tentu menjadi tantangan serta tugas kita Bersama untuk membangun kepedulian di tengah masyarakat dan kepedulian ditengah perusahaan besar swasta lainnya untuk membangkitkan rasa kemanusiaan terhadap saudara kita yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia.

Bangunan Klinik Asiki, yang menjadi klinik terbaik se-Papua,  Sumber : https://www.korindo.co.id/korindo-asiki-clinic-named-the-best-clinic-in-papua/?lang=id

Fakta bahwa kurangnya kesadaran dan sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat pedalaman mengenai kebersihan lingkungan menjadikan masyarakat pedalaman sangat rentan terserang berbagai macam penyakit. Hal ini menjadi tambahan masalah disamping sulitnya akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman seperti yang terjadi pada warga yang ada di pedalaman Asmat, Papua. Banyak sekali ditemukan kasus pada anak-anak pedalaman yang rentan terkena penyakit menular di daerah ini.  Penyakit-penyakit seperti malaria, Infeksi saluran pernapasan (ispa), diare, sampai penyakit kulit merupakan hal yang sering dijumpai oleh para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman Indonesia

Kurangnya tenaga medis juga menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian isu ini. Ketika kita menilik fakta yang terjadi di lapangan, terlihat bahwa partisipasi tenaga medis yang bersedia untuk ditugaskan di wilayah pedalaman masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Tidak sedikit dari tenaga medis yang menolak untuk ditempatkan di wilayah pedalaman seperti di pedalaman Papua dan Maluku. Kebanyakan alasan dari para dokter serta tenaga medis adalah karena tidak adanya konektifitas internet yang memadai, akses transportasi ke lokasi yang sulit dijangkau, serta kurangnya fasilitas yang memadai. Hal tersebut tentunya menjadi sesuatu yang wajar, mengingat tugas dan tantangan yang nantinya harus mereka lalui adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan.

Permasalahan baru yang muncul di bidang kesehatan pada awal tahun 2020 lalu adalah dengan adanya pandemi global covid-19 yang tidak hanya berdampak bagi Indonesia saja, namun juga bagi seluruh negara di dunia. Pandemi yang dimulai pada awal tahun 2020 ini yang bahkan masih berlanjut hingga sekarang, telah merenggut banyak korban jiwa secara keseluruhan. Hal yang menjadi tantangan berat adalah kita bahkan tidak mengetahui kapan krisis kesehatan global ini akan berakhir. Berdasarkan data terbaru per tanggal 27 september 2020, yang ada pada halaman resmi pemerintah Indonesia yaitu covid19.go.id, tercatat bahwa telah ada 275.213 kasus terkonfirmasi covid-19 dengan angka kematian mencapai 10.386 orang serta 203.014 orang dilaporkan sembuh. Untuk kasus global secara keseluruhan sendiri, dilansir dari worldometers.info, sebanyak 33,303,209 orang di dunia terkonfirmasi positif covid-19 dengan angka kematian mencapai 1.002,383 orang dan total sembuh sebanyak 24,634,061 orang.

Ilustrasi Faksin virus corona (Covid-19)

Angka pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif yang semakin meningkat khususnya di Indonesia, menjadikan covid-19 sebagai ancaman kesehatan yang benar-benar serius dan membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah dalam penanganan-nya. Apalagi, hal ini menjadi sesuatu yang buruk bagi daerah-daerah yang masih jauh tertinggal fasilitas kesehatannya dari daerah di perkotaan. Daerah-daerah 3T  (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Papua dan Maluku adalah tempat dimana fasilitas kesehatan masih sangat tidak memadai. Hal inilah yang pastinya menjadi hambatan luar biasa dalam hal penanganan pandemi covid-19 yang saat ini terjadi.

Penyerahan Bantuan Korindo Group kepada 3 kabupaten di Papua,diwakili secara simbolis oleh Senior Vice Chairman Korindo Group, Robert Seung

Dalam hal penanganan covid-19 yang juga dirasakan oleh masyarakat Papua, kembali Korindo Group mengambil peran dengan menyumbangkan 3.500 Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis yang berada di RSUD Kabupaten Merauke, Bogen Digoel, dan Mappi. Sebelumnya, perusahaan swasta ini juga telah menunjukkan kepeduliannya terhadap penanganan covid-19 di Papua dengan menymbangkan sebanyak 120.000 masker yang diserahkan kepada 3 kabupaten di Papua pada 9 april 2020 lalu. Senior Vice Chairman Korindo Group, Bapak Robert Seung mengatakan bahwa aksi Korindo ini merupakan bentuk kepedulian sesama dan apresiasi atas pengabdian serta dedikasi tinggi tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19.Lagi- lagi dalam hal ini, Korindo Group berhasil memberikan contoh dan menjadi teladan positif bagi banyak perusahaan swasta lainnya di Indonesia.

Krisis kesehatan yang terjadi secara global saat ini, mau tidak mau memaksa kita untuk mampu saling bergandeng tangan serta bekerja sama dalam menghadapinya. Pada akhirnya, bukan hanya pemerintah, namun juga kita,Perusahaan Negeri Maupun Swasta seperti Korindo Group dan yang lainnya, serta seluruh elemen masyarakat harus berperan Bersama-sama dalam meningkatkan fasilitas kesehatan khususnya di daerah pedalaman 3T (Terdepan,Tertinggal, dan Terluar) di Indonesia. Banyaknya program yang dijalankan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan di negeri ini tidak akan pernah bisa terwujud dan terealisasi dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

(Egi N)

Admin BIN