Oknum Anggota DPRD Ciamis Bisa Dijerat UU Tipikor : Pengamat Minta Kejaksaan Jangan Tutup Mata

Oknum Anggota DPRD Ciamis Bisa Dijerat UU Tipikor : Pengamat Minta Kejaksaan Jangan Tutup Mata

Keterangan Foto : (Ilustrasi_net)

Buletin Indonesia News
CIAMIS,–
Menyikapi beredarnya informasi dugaan pungutan uang kepada Puskesmas yang dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD Ciamis dengan alasan biaya Studi Banding Dewan, Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial dan Politik, Endin Lidinillah meminta agar aparat penegak hukum segera bertindak agar suasana tidak semakin keruh apalagi sampai dipolitisir.
Endin mengatakan, benar atau tidaknya dugaan oknum anggota DPRD Ciamis berinisial AR ini, “biarkan hukum yang berbicara” ucap Dia, Minggu (21/02/21).

“Menurut analisa Saya, informasi yang beredar terkait dugaan pungutan ini adalah benar, maka perbuatan oknum DPRD Ciamis tersebut sudah memenuhi unsur pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena  Dia adalah penyelenggara negara sebagai anggota DPRD, ada maksud menguntungkan diri sendiri dengan menerima sejumlah uang, perbuatannya dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada ketentuan  anggota DPRD dalam rangka studi banding meminta uang dari instansi Puskesmas, karena  anggaran studi banding sudah dianggarkan di instansi DPRD sendiri, dan menyalahgunakan kekuasaan berupa mempergunakan posisinya sebagai anggota DPRD untuk melakukan perbuatan tersebut” papar Endin.

Dia menambahkan, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu bukan delik aduan,  seyogianya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran  kasus ini tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

Lebih jauh, ditengah Pandemi Covid-19 ini  Endin meminta aparat berwenang harus ikut pro aktif mengawasi kinerja Pemerintah agar masyarakat yang saat ini terdampak ekonomi tidak menjadi korban pemanfaatan oknum-oknum pejabat.

“Kejaksaan Negeri Ciamis, Polres Ciamis termasuk Saber Punglinya untuk tidak menutup mata dalam setiap kejadian yang terjadi di lapangan” papar Endin.

Berkaca dari permasalahan ini, Ending juga mendorong Kejaksaan untuk melakukan audit dana anggaran studi banding DPRD Ciamis agar Wakil Rakyat ini terbebas dari tindak pidana korupsi.

Dihubungi Terpisah, Badan Kehormatana (BK) DPRD Ciamis, Nurmutaqin mengatakan, atas kejadian akan dilakukan kajian lebih dulu apakah benar atau tidak. Dia memaparkan, BK akan menyikapinya berdasarkan aturan yang berlaku di DPRD seperti kode etik dan regulasi yang mengatur tentang Dewan.

“Nanti kita kaji dulu dan hasilnya akan kita sampaikan ke Pimpinan dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Ciamis” ucapnya.

Kendati demikian, Nurmutaqin belum bisa memastikan kapan DPRD akan menyikapi atau mengkaji dugaan pungutan dana studi banding Oknum anggota Komisi IV ini.

“Kalau ada yang melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum, itu sah-sah saja sebagai hak warga negara, kami tidak melarang” papar Nurmutaqqin menyikapi apabila ada yang melaporkan hal ini kepada aparatur hukum.

Sementara itu, anggota DPRD Ciamis bernisial AR yang disebut-sebut sebagai Oknum karena diduga memungut uang kepada Puskesmas dengan dalih Biaya Studi Banding, belum berkomentar saat dikonfirmasi via Whatsapp.
*(AGUS FIRMAN)

Admin BIN