oleh

Pasca Pemecatan Suharso Monoarfa, PPP Serahkan Berkas Pergantian Ketum Ke Kemenkumham

Buletin Indonesia News.com

JAKARTA, — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Pelaksana tugas Ketua Umum (Plt Ketum) PPP Muhammad Mardiono menyerahkan langsung berkas yang berisi perubahan posisi Ketum dari Suharso Monoarfa ke dirinya.

Mardiono mengungkapkan, penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di partainya itu merupakan kewajiban konstitusi, setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan. Tahapan tersebut dijalankan dari mulai keputusan rapat majelis hingga mahkamah partai dan diputuskan dalam Mukernas yang berlangsung pada 4 hingga 5 September 2022 di Banten.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menegaskan, tidak ada perubahan lain selain posisi Ketua Umum. Hanya posisi yang semula diduduki Mardiono sebagai posisi ketua majelis pertimbangan masih kosong.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut usulan pemberhentian Suharso telah disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP dalam Mukernas. Sedangkan, sisa empat DPW yang tidak hadir.

Arsul mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai.

Dalam acara pembekalan antikorupsi di KPK 15 gustus lalu, Suharso bercerita pengalaman pribadinya yang sempat ditanya soal amplop untuk kiai usai berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Jawa Timur.

Dia menyebut bahwa amplop kiai merupakan awal dari tindak pidana korupsi. Pernyataan itu pun menjadi polemik, karena dinilai menghina para kiai.