Penetapan Status PDP oleh RSUD Kota Banjar, Upaya Preventif Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Penetapan Status PDP oleh RSUD Kota Banjar, Upaya Preventif Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Buletin Indonesia News,

Banjar, –Pandemi Covid-19 saat ini mulai melahirkan berbagai protokol kesehatan yang harus diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, terdapat beberapa perubahan prosedur perawatan itu sendiri dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus Covid-19 yang harus mulai dipahami masyarakat agar tidak salah kaprah dalam menyoroti kebijakan pemerintah yang kini mulai menggaungkan era new normal sebagai salah satu opsional penataan kembali kehidupan.

Harapan agar pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perubahan tersebut diutarakan Kukun Abdul Syakur Munawar, SH,MH, dosen ilmu hukum stai miftahul huda al azhar citangkolo kota banjar.

“Sejauh ini pemerintah belum memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang virus Covid-19 dan bagaimana penanganannya terhadap pasien sehingga akhirnya muncul status PDP, ODP maupun OTG. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang prosedur yang kini diterapkan pada pasien dengan riwayat penyakit penyerta yang akhirnya berstatus PDP agar stigmanya terbentuk melalui edukasi tersebut dan tidak menyimpulkan sendiri karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah,” ujarnya.

Dari keterangan direktur RSUD kota Banjar, drg Eka Lina Liandari diungkapkan bahwa penanganan pasien yang masuk ke RSUD kota Banjar sebagai RS rujukan Covid-19 sudah ditetapkan dalam standar prosedur operasional.

” PDP , pasien dalam pengawasan dimana ada riwayat bepergian dan kontak dengan terkonfirmasi positif serta sudah memiliki gejala demam, batuk dan sesak melalui pemeriksaan lab dan rontgen foto dan kemudian dilanjutkan melalui pemeriksaan swab untuk menegakkan diagnosa,” terangnya.

Ditambahkannya, Untuk screening ini harus melalui anamnesa mendalam dari dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) penentuan ODP, OTG dan PDP dan kenapa pemeriksaan swab perlu di Rumah sakit karna SOP yang dikeluarkan DPJP sperti itu untuk mencegah pasien tidak kontak dengan yang lain.

“Jadi pemeriksaan nya terkontrol, tidak dimana saja, sehingga terdata dengan baik karna harus dua kali pemeriksaan dan dilaporkan melalui laboratorium online,” imbuhnya.

Lantas bagaimana pihak RSUD menetapkan prosedur pemulasaraan jenazah PDP melalui protokol Covid-19? Eka menjelaskan bahwa Protokol covid di berlakukan terutama bagi pasien PDP walaupun hasil belum keluar dalam upaya pencegahan penyebaran terutama bagi yang mengurus jenazahnya.

Protokol Kesehatan penguburan jenazah Covud-19

“Sesuai standar prosedur operasional, untuk mencegah terjadinya transmisi atau penularan dari jenazah ke petugas maupun lingkungan sekitarnya yang diberlakukan pada masa pandemi Covid-19,” sambungnya.

Hal senada dikatakan dr Sari Wahyu Wiharso, ketua tim tracking dari BLUD puskesmas Banjar III yang mengungkapkan bahwa pasien berstatus PDP kemudian akan menjalani isolasi sesuai dengan gejalanya.

dr Sari Wahyu Wiharso, ketua tim tracking dari BLUD puskesmas Banjar III

” sementara untuk reaktif Rapid tes adalah pemeriksaan screening awal untuk mengetahui apakah dalam tubuh kita sudah terbentuk antibodi untuk melawan virus atau belum. Tes ini diambil melalui darah kapiler maupun Vena, bukan untuk mendiagnosis virus Covid-19, namun untuk referensi apabila hasil tes reaktif maka akan d lakukan pemeriksaan swab/PCR untuk menegakkan diagnosa terhadap virus Covid-19,” urainya seraya menambahkan apabila dalam pemeriksaan swab hasilnya positif Covid-19 maka pasien tersebut statusnya menjadi terkomfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan PCR.

(Susi)

BULETIN INDONESIA NEWS

%d blogger menyukai ini: