oleh

Penundaan Pilkades Serentak Di Sampang Merampas Hak Demokrasi Kata Adil

Sampang, Buletinindonesianews.com — Forum Komunikasi Mahasiswa Tlagah (FKMT) yang berada di desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang terkait Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tahun 2021, tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serantak di Kabupaten Sampang, Rabu (28/07/2021)

Ketua FKMT Adil Fauzi menilai Surat Keputusan Bupati Sampang tertanggal 30 Juni 2021 tersebut telah merampas hak demokrasi masyarakat di kabupaten Sampang.

Sebanyak 111 Kepala Desa (Kades) yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Desember diujung Tahun 2021 ini. Menurut regulasinya harus melaksanakan pesta demokrasi atau pilkades.

“Namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sampang 30/06/2021 tentang penundaan pergelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades serentak), dan akan digelar pada tahun 2025 mendatang, bukankah itu terkesan janggal”, ungkapnya.

Pasalnya, di seluruh 111 desa di kabupaten Sampang akan syarat kosong dari kepemimpinan desa. Yang tentunya akan menggunakan Fungsi Pelaksana Tugas (Plt) atau yang biasa di sebut Pejabat (Pj) Kepala Desa,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, Pj bukan mandat yang dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi dari masyarakat langsung.

Dengan hal itu, pihaknya (FKMT) merasa haknya sebagai masyarakat di kabupaten Sampang telah terenggut. “Seakan Kabupaten Sampang bukan termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Negara demokrasi dan Negara yg menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM),” yang sudah jelas bertentangan dengan pasal 43 ayat 1 UU 39 Tahun 1999.

Sehingga besar kemungkinan Pj akan mengurangi maksimal dari roda pemerintahan sebuah desa. Selain itu, berpotensi pada keamanan desa yang menyebabkan rawan kriminal, karena Pj tidak sepenuhnya berkuasa terhadap kebijakan di pemerintahan Desa,” katanya. *(Abin)

Editor : Neneng Tsamrotussa’adah

News Feed