oleh

Penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) Tim Optimalisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka kepada Kejari Bangka.

Buletinindonesianews.com

Sungailiat, Bangka — Pemerintah Kabupaten Bangka menyerahkan Surat Kuasa Khusus(SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka sebagai landasan kerja sama Tim Optimalisasi Pajak Daerah (OPAD) dan retribusi daerah Kabupaten Bangka.

Bupati Bangka Mulkan SH.MH mengatakan, pembentukan Tim OPAD Kabupaten Bangka dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu untuk melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak terkait dengan optimalisasi penerimaan PAD dan kepatuhan wajib pajak. Dalam tim OPAD  melibatkan Kejaksaan Negeri Bangka.

Surat Kuasa Khusus itu diserahkan Bupati Bangka Mulkan SH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Farid Gunawan  di rumah dinas Bupati Bangka. Senin (20/09/2021).
Bupati Bangka Mulkan  mengucapkan terima kasih  bantuan dari pihak Kejaksaan Negeri Bangka atas bantuan kepada Pemkab Bangka.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Bangka, saya mengucapkan terima kasih kepada Kejari atas sinergitasnya, yang telah membantu, mendukung Pemerintah Kabupaten Bangka terkait pendampingan dalam penyelesaian keberadaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bangka,” ungkap Bupati Bangka Mulkan. Senin, (20/09/2021)

Ia mengakui, selama ini pemerintahannya sudah terbantu dengan adanya pendampingan dari kejaksaan, terutama terkait dengan program-program pembangunan.

“Saya juga meminta kepada para kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka yang ingin meminta pendapat hukum, bisa berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bangka,” terangnya

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin menambahkan, kondisi pandemi Covid-19 berimplikasi pada pengurangan transfer dana pusat dan terjadinya penurunan PAD dari sektor pajak restoran, hiburan dan perhotelan.

“Hal ini yang mengharuskan kita mengoptimalkan PAD kita, dari sumber PAD yang lain, sehingga perlu dibentuk Tim OPAD Kabupaten Bangka dengan melibatkan, bekerja sama dengan pihak kejaksaan Negeri Bangka,” kata Syahbudin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Farid Gunawan, mengatakan penandatanganan surat kuasa khusus dari Pemkab Bangka ke kejaksaan, merupakan bagian dari tugas Kejaksaan Negeri Bangka selaku Jaksa Pengacara Negara.

“Dengan terbentuk nya tim OPAD Kabupaten Bangka, nanti pihaknya akan membantu Pemkab Bangka dalam menyelesaikan tagihan pajak yang belum tertagih, surat kuasa khusus diberikan terkait dengan tunggakan pajak, beberapa badan usaha yang nilainya sebesar Rp, 1,5 milliar. Namun demikian ke depan masih banyak hal yang bisa kita kerjasamakan,” ujar Kejari Bangka Farid Gunawan

“Kami melihat di daerah ini masih banyak potensi-potensi yang belum tertagih, yang merupakan temuan dari BPK dengan jenderal auditnya, silakan berdiskusi dengan kami nantinya, dan syukur akhirnya hari ini telah dilakukan penandatanganan surat kuasa khusus dari Pemkab Bangka dengan kami,” lanjutnya

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bangka, Fengki Indra, menjelaskan, keberadaan tim OPAD Kabupaten Bangka yang terbentuk, selaras dengan UU Kejaksaan dan fungsi Datun, sesuai dengan UU 16 tahun 2004. Dengan adanya SKK dari Pemkab Bangka kita bisa melakukan bantuan hukum, dengan melakukan penagihan pajak, terkait piutang pajak tersebut.

“Karena tidak ada penyidik pajak, maka jalur yang dipakai dengan jalur keperdataan. nantinya kita bisa menggugat dan semua diatur dalam UU Kejaksaan. Dan nantinya Tim OPAD akan melakukan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan dan meningkat pendapatan daerah dan retribusi di Kabupaten Bangka,” pungkasnya

(Wawan)