oleh

Pertalite Bukan BBM Subsidi? Berikut Penjelasannya

Buletin Indonesia News.com

JAKARTA,- Di beberapa SPBU sering terlihat jika Pertalite disebut sebagai BBM subsidi yang di jual di bawah harga keekonomian. Tapi ternyata hal itu salah. Karena di dalam aturan yang ada, Pertalite bukan BBM bersubsidi sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak mendapatkan izin menindaki oknum penyelewengan Pertalite, tetapi sekarang ikut menegaskan posisi akan BBM Pertalite ini.

Menurut Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite adalah jenis BBM khusus penugasan (JBKP), yang tentunya berbeda dengan BBM subsidi atau jenis BBM tertentu (JBT).

Jika melihat Pasal 40 Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Kamis (5/1/2023), aturan baru ini sangat jelas membedakan antara jenis BBM subsidi (Solar dan minyak tanah) dengan BBM penugasan (Pertalite).

Hal ini juga tercantum dalam perubahan Pasal 55 UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), tentang sanksi bagi oknum penyalahgunaan BBM.

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,”

Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan melanjutkan, status Pertalite sebagai BBM non-subsidi juga diterangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022.

“Jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi,” terangnya, dikutip dari Liputan6.com.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga memaparkan jika dalam APBN 2023 pun tidak mengalokasikan subsidi energi untuk Pertalite, tetapi memberikan kompensasi bagi Pertamina untuk menebus pembayaran bila terjadi kenaian harga minyak dunia.

Berikut alokasi subsidi energi di dalam APBN 2023 yang disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp 211,9 triliun. Diantaranya, untuk subsidi JBT Rp 21,54 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp 117,84 triliun, dan subsidi listrik Rp 72,57 triliun.

Melihat hal itu, nantinya pembelian BBM subsidi akan diseleksi lewat platform MyPertamina. Karena saat ini pengendalian BBM subsidi tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Erika Retnowati, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga mengatakan, dalam implementasinya nanti akan mengandalkan teknologi IT yang akan dilakukan oleh Pertamina sesudah membangun program subsidi tepat sassaran melalui platform MyPertamina.