oleh

Putusan MK Tentang Larangan Pernikahan Satu Pekerjaan

Buletin Indonesia News

Jakarta,– Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan yang dilaporkann oleh 8 orang penggugat tentang Pasal 153 Ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dalam sidang pleno yang dilaksanakan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/17).

Ketua Majelis Hakim MK (Arif Hidayat) menyatakan “Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ungkapnya.

Permohonan tersebut diajukan oleh 8 pegawai swasta, yaitu Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

“Pemohon ingin agar pengusaha dilarang mem-PHK karena pekerja atau buruh punya pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya dalam satu perusahaan,” ucap Fajar, Selasa (16/5/17).

Dilansir dari situs MK, para pemohon menjelaskan alasannya mengajukan gugatan tersebut ke MK. Mewakili Pemohon, Jhoni mengatakan, menikah adalah melaksanakan perintah agama.

“Jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak,” ucap Jhoni.

Didalam pertimbangan, MK menyatakan pertalian darah atau perkawinan adalah takdir hal yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, dengan adanya perkawinan, tidak ada hak orang lain yang terganggu.

Selain dari mengabulkan permohonan, MK juga menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf f bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Reporter : Ade R

Komentar

News Feed