oleh

RKUHP: Penghinaan Pada Lembaga Negara Dapat Dikenai Pidana 1,5 Tahun

Buletin Indonesia News.com

JAKARTA,–  Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)  yang diserahkan pemerintah ke DPR pada Rabu (9/11/2022), terkait ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri.

Naskah tersebut mengubah sejumlah pasal, namun mempertahankan beberapa pasal penghinaan ke lembaga negara seperti DPR, Polri, hingga Kejaksaan, hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddward Sharif Omar Hiariej.

“Pada draf RKUHP versi 6 Juli 2022 sebanyak 632 pasal, sedangkan versi 9 November ada 627 pasal,” ucapnya.

Dalam pasal 349 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman tersebut dapat diperberat pidananya apabila menyebabkan kerusuhan.

Selain itu, dalam ayat 3 menyebutkan bahwa pidana dalam pasal tersebut bisa dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dihina. Pasal 350, pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial.

“Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 349 ayat 1.

Sementara, yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan, hingga Polri. Sejumlah lembaga itu harus dihormati.

“Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini”.