Pasca Mutasi : Ciamis Masih Alami Kekosongan Jabatan Kepala Dinas

Pasca Mutasi : Ciamis Masih Alami Kekosongan Jabatan Kepala Dinas

Buletin Indonesia News
CIAMIS,–
Pasca pelantikan dan pengambilan sumpah 397 orang pejabat yang terdiri dari 316 pejabat pengawas, 23 orang pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPTD Puskesmas, 53 orang pejabat administrator, dan 5 orang pejabat tinggi pratama di lingkup pemerintahan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Kamis (28/01/21) lalu, masih menyisakan 6 (enam) jabatan Kepala SKPD yang belum terisi.
Pantauan terakhir, jabatan kepala SKPD yang masih kosong tersebut adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Kantor Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Galuh Ciamis, H. Aan Anwar S., SH, S.IP.,M.Si  mengatakan dengan adanya kekosongan jabatan itu tentunya cita-cita pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pelayanan tidak akan berjalan dengan maksimal terutama di tengah upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.
Menurut Aan, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pemegang jabatan tinggi pratama harus jeli dan profesional dalam menggali potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan aspek-aspek seperti  Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur, Kewenangan, Pelayanan publik,  Pola pikir (mind-set), dan budaya kerja (culture-set).
Aan menegaskan, selain berdampak pada upaya memaksimalkan pelayanan publik, juga berdampak kepada rekanan atau pihak ke tiga sebagai mitra kerja  SKPD karena rekanan sebagai salah satu eksekutor dalam mensukseskan program akan merasa sulit untuk mencairkan anggaran pekerjaan, karena pelaksana jabatan sementara atau PJS tidak ada kewenanangan untuk mencairkan anggaran program.

“Sekda harus optimal dan profesional mendorong BKPSDM dalam menggali potensi ASN yang layak mengisi kekosongan jabatan kepala dinas tersebut. Adapun hasilnya nanti kembali kepada Kebijakan Bupati Ciamis apakah menetapkan dengan pertimbangan politis ataupun secara profesional” papar Aan yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Galuh Ciamis, Kamis (11/02/21).
Aan menambahkan untuk menjamin jabatan kosong segera terisi pejabat definitif, pemangku kebijakan seharusnya mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan eselon II untuk mendaftar lelang (Jabatan_Red). “Jadi mereka (ASN_Red) tidak perlu sungkan. Tak jarang dari Mereka sungkan untuk daftar karena atasannya juga daftar atau menunggu petunjuk dari pimpinan. Ini bisa berdampak pada tenggelamnya potensi ASN Ciamis ditengah upaya mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam memajukan Tatar Galuh Ciamis” ungkapnya.

Sebelumnya, Saat dikonfirmasi pada Rabu (10/02/21) Sekda Ciamis H. Tatang belum menanggapi kekosongan jabatan definitip di 7 (tujuh) SKPD tersebut. Sejumlah pertanyaan yang dikirim via Whatsapp belum mendapat jawaban.

1. Apakah sudah tidak adala lagi ASN ciamis yg berpotensi mengisi kekosongan jabatan (Tinggi Pratama) tersebut ?
2. Apa langkah yg akan diambil untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan tersebut ?
3. Mengingat pernyataan Bpk Bupati Ciamis usai dilantik sbg Bupati Terpilih yg mengatakan bahwa tidak  berbicara soal program 100 hari tetapi langkah yg diambil dalam 1 hari kerja adalah MENINGKATKAN PELAYANAN kepada masyarakat.
Pertanyaan : Dengan adanya kekosongan jabatan kepala dinas disejumlah SKPD tersebut, apakah tidak berdampak pada visi misi Bupati/Wakil Bupati dalam meningkatkan pelayanan publik ?
4. Yang layak menduduki jabatan kepala dinas itu seperti apa ?

*(Agus Firman)

Berita Terkait :

Admin BIN