Sekjen DPP PENJARA : PP No. 130/2018 Jangan Jadi Pusaran KKN Tingkat Kelurahan di Kota Depok

Sekjen DPP PENJARA : PP No. 130/2018 Jangan Jadi Pusaran KKN Tingkat Kelurahan di Kota Depok

Buletin Indonesia News,

Depok, — Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 130/2018, maka sebagian kewenangan pengelolaan pembangunan insfrastruktur dilimpahkan penanganannya ke Kelurahan, sebelumnya untuk pengelolaannya dan pengalokasian pembangunan infrastruktur ditangani Dinas PUPR kini diserahkan ke Kelurahan dengan dana yang pantastis.

Poto bersama Anggota DPC LSM PENJARA dengan Sekjen DPP PENJARA saat Rakor di Kota Depok

Hal tersebut diungkapkan Tony Supriadi, S.H, M.H selaku Sekjen DPP LSM PENJARA (Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah) di kantornya.

“Kami berharap lurah di Kota Depok dalam pelaksanaanya harus yang memiliki ilmu atau menguasai tentang pengelolaan proyek pemerintah dan lurah sudah yang bersertifikat tentang barang dan jasa. Dengan seluruh program tersebut, LSM PENJARA meminta aparatur pemerintah terus meningkatkan pengawasan agar pengelolaan di Kelurahan tepat sasaran serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Tony kepada media di Depok, Jumat (06/03/2020).

Dikatakan Tony dalam hal ini mengingatkan aparatur pemerintahan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran di kelurahan. Kami mengharapkan Lurah dapat mengelola serta memanfaatkan dengan mengalokasikan dana pembangunan insfrastruktur Kelurahan itu dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah hukum.

“Potensi penyalahgunaan dalam tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang/jasa menjadi pusaran yang membawa permasalahan hukum atau KKN. Dengan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Kelurahan baik kualitas maupun kuantitas dibidang pengadaan barang/jasa menjadi PR besar pemerintah daerah,” beber Tony Sekjen DPP PENJARA yang supel itu.

Di Kota Depok yang terdapat 63 Kelurahan, Lurah selaku pengguna angggaran dapat menggunakan anggarannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya, bahwa untuk pengelolaan kegiatan proyek dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, tambahnya.

“Kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat berharap pada Walikota Depok melalui pihak instansi terkait yaitu Dinas PUPR Kota Depok, sekiranya dapat memberikan masukan maupun warning ke pihak Kelurahan untuk memberikan input /masukan mengenai kontraktor atau rekanan jika itu dikerjakan pihak Kedua, bukan hanya mengejar pekerjaan atau keuntungan belaka tetapi dikerjakan kontraktor yang punya pengalaman dan kualitas dengan hasil yang maksimal sehingga dapat dikerjakan sesuai waktu pelaksanaannya yang sesuai bestek dan volume ditetapkan/direncanakan,” pungkasnya.

(T/A/*)

BULETIN INDONESIA NEWS

%d blogger menyukai ini: