Soal Tunggakan Insentif Nakes RSUD Dr. (H.C) Ir. Sukarno Prov. Babel, Plt. Dirut Mengaku Uang Masih Disimpan di Bank

Soal Tunggakan Insentif Nakes RSUD Dr. (H.C) Ir. Sukarno Prov. Babel, Plt. Dirut Mengaku Uang Masih Disimpan di Bank

Soal Tunggakan Insentif Nakes RSUD Dr. (H.C) Ir. Sukarno Prov. Babel, Plt. Dirut Mengaku Uang Masih Disimpan di Bank

Pangkalpinang, buletinindonesianews.com — Tenaga medis rumah sakit merupakan garda terdepan setiap menangani pasien, apa lagi dalam masa pandemi saat ini, sudah berapa banyak tenaga medis termasuk perawat dan tenaga kontrak yang meninggal dalam melakukan tugas nya sebagai seorang tenaga medis di rumah sakit.

Wajar lah jika mereka mendapatkan pendapatan lebih dari jasa yang mereka kerjakan. Akan tetapi jika hak mereka selalu tertahan dan tertunda, itu akan menjadi pertanyaan, dimana hati nurani pejabat yang berwenang dalam mengolah keuangan dan pimpinan tertinggi di sebuah rumah sakit yang seolah olah tutup mata dan telinga, seakan sengaja tidak mendengar keluhan para tenaga medis atau nakes sehingga sampai berbulan bulan hak mereka tidak di bayarkan.

Ini semua terungkap berawal dari keluhan seorang tenaga medis yang mewakili seluruh tenaga medis yang ada di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Propinsi Bangka Belitung, yang menceritakan kepada media ini, jika insentif nya dari Tahun 2020 selama Sembilan (9) Bulan belum di bayarkan, padahal dana klaim BPJS telah cair, kata narasumber kami yang namanya tidak ingin di sebutkan. Senin(05/07/2021) malam

“Managamen Kepala Keuangan yang sebelumnya itu kacau bener bang, luar biasa kacau nya,” Keluh sumber

“Kacau nya lagi apa bila tenaga medis yang menanyakan hak nya kepada Kepala Keuangan RSUD Dr. (H.C) Ir. Sukarno Prov. Babel Bapak (T) yang lama masih menjabat, kapan insentif itu cair, selalu bilang jika dana insentif buat tenaga medis tersebut di gunakan buat pembangunan, sementara kenyataan di lapangan pembangunan tersebut tidak ada sama sekali,” Ungkapnya.

Sementara penjelasan dari narasumber ke Dua (2) yang juga tidak mau di sebut kan namanya mengungkapkan, dana untuk (JP) Jasa Pelayanan dari BPJS setiap beberapa Bulan sekali sudah masuk ke kas Rumah Sakit, tapi ironisnya tidak ada pencairan yang di dapat oleh mereka yang bekerja di RSUD Dr. (H.C) Provinsi Babel. Kesan nya mereka seperti kerja rodi tanpa ada timbal balik, sementara mereka harus di tuntut bekerja sebaik mungkin.

“Uang dari BPJS itu setiap beberapa Bulan sekali sudah masuk ke kas rumah sakit bang, tapi kok pencairan nya nggak pernah ada ke kita, selama ini pencairan jasa pelayanan jasa medis itu orang pusat nggak tahu bang, jadi yang ngurus orang rumah sakit ini lah, jadi tahu uang nya udah cair tapi pembagian nya nggak nyampai ke kita, gitu bang,” Sesal sumber ke Dua yang juga tidak mau di sebut namanya.

“Uang nya itu sering di gunakan untuk keperluan yang lain, alasan nya untuk pembangunan itu lah pembangunan ini lah, tapi yang saya dengar sekarang akan diusut oleh keuangan kita yang baru ini bang,” Jelasnya lagi

Sementara di tempat yang berbeda, penjelasan Dr. Armayani Rusli Plt Dirut RSUD Dr. (HC) Ir. Sukarno Provinsi Bangka Belitung tidak menampik jika uang insentif tenaga medis rumah sakit tersebut ada, dan di simpan di Bank.

“Duitnya ada pak, saya simpan di Bank, saya bilang sama bendahara yang baru jangan di kotak katik duit itu,” Kata Armayani kepada awak media saat bertemu di sebuah rumah makan di kota Pangkalpinang. Selasa, (06/07/2021)

Lebih lanjut Armayani mengatakan, bahwa rumah sakit mengalami penurunan pasien karena ulah oknum Dokter

“Pendapatan dengan pengeluaran rumah sakit sakit saat ini tidak sesuai, kami harus harus membayar dokter spesialis yang mahal sementara pencairan dari BPJS tidak sesuai,” Ujarnya.

“Tapi kami akan membayar insentif itu secepatnya, uangnya pun ada kok, tinggal tunggu team audit pemeriksa keuangan dari (KAP) Konsultan Akuntansi Publik, setelah diperiksa baru kami akan bayar insentif jasa medis selama 9 Bulan di tahun 2021,” Tambahnya.

Dari narasumber yang lain mengatakan, jika masalah ini telah diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat. Dengan no aduan A-20210701926

“Kami telah adukan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nomor aduan A-20210701926, berdasarkan aduan kami itu hak KPK untuk lanjutkan atau tidaknya perihal ini yang pasti kami sudah buat pengaduan tentang hal ini,” Pungkasnya.

Penulis : Edoy/Tim

Admin BIN