Sudah di Zona Biru, Siapkah Kota Banjar Memberlakukan AKB Pada 3 Juni Mendatang?

Sudah di Zona Biru, Siapkah Kota Banjar Memberlakukan AKB Pada 3 Juni Mendatang?

Buletin Indonesia News,

Banjar,– Data yang dirilis gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kota Banjar saat ini sudah berada di level 2, atau zona biru. Berdasarkan data tersebut, maka kota Banjar akan memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (AKB) seusai PSBB jilid dua, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2020 mendatang.

“Jawa Barat, sudah 14 hari indeks covid stabil di rata-rata 1, artinya masuk kategori terkendali standar WHO. Minggu ini sudah tidak ada lagi daerah zona MERAH. 15 Daerah sudah diijinkan melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal, karena sudah masuk di zona terkendali yaitu level 2 BIRU total sekitar 60%. 12 Daerah atau 40% di level 3 zona KUNING, direkomendasi melanjutkan PSBB Parsial sampai tanggal 4 Juni (5 daerah Bodebek) dan tanggal 12 Juni (7 daerah non bedebek). AKB akan bertahap, penuh kehati-hatian. 30% dulu, lanjut 60%. Baru jika aman lanjut ke 90%,” seru Ridwan Kamil seperti yang dikutip di akun Facebooknya.

Hal tersebut dibenarkan wakil walikota Banjar, H Nana Suryana yang mengatakan bahwa pemberlakuan new normal akan diikuti dengan standar protokol kesehatan yang harus dijalankan masyarakat.

“Kota Banjar akan diberlakukan AKB atau new normal, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Akan dijalankan mulai 3 Juni, selesai PSBB tahap dua dilaksanakan,” katanya.

Lebih lanjut, wakil walikota mengatakan bahwa Gugus tugas saat ini sedang membuat rencana kegiatan/rencana aksi untuk pelaksanaan AKB bertahap.

“Selain itu, untuk beberapa pos penjagaan mungkin akan di alihkan ke dalam kota, nanti Kapolres, TNI dan Pemkot akan menentukan titik mana yg tetap di lanjutkan dan titik mana yg dialihkan, semoga semuanya berjalan sesuai harapan kita semua,” sambungnya.

Kukun Abdul Syakur Munawar, SH,MH

Menanggapi pemberlakuan AKB tersebut, dosen ilmu hukum STAI miftahul huda al azhar citangkolo kota banjar, Kukun Abdul Syakur Munawar meminta pemerintah untuk memberikan edukasi yang masif kepada masyarakat tentang panduan untuk menyongsong tatanan hidup normal baru atau AKB.

Menurut mantan jurnalis yang juga Ketua PBH Peradi Kota Banjar ini, Pemkot harus mulai menyusun Rencana pemberlakuan AKB. Hal itu diperlukan untuk menyiapkan situasi atau kondisi sistem kerja dan lain sebagainya bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang masih belum usai.

” Yang terpenting adalah pembuatan regulasi yang tegas hingga konsistensi implementasinya nanti semua harus dipersiapkan dengan baik” tandasnya

Mengenai keputusan membuka ruang publik untuk masuk dalam kondisi new normal, Kukun menuturkan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang yang memperhatikan risiko penularan Covid-19. Menurutnya, kapan new normal diberlakukan harus diputuskan setelah asesmen risikonya selesai dengan mempertimbangkan data yang ada dengan kondisi dan keadaan.

“pelonggaran dan pembukaan ruang publik juga harus mempertimbangkan dan berdasarkan perhitungan epidemiologi,” imbuhnya.

Drs ide Suhendar, M.Kes, ketua prodi IKM STIKES Bina putera kota Banjar

Hal lainnya diutarakan ketua prodi IKM STIKES Bina putera kota Banjar, Drs Ide Suhendar, M.Kes.

” Pemberlakuan new normal mestinya memerlukan jeda untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk fasilitas-fasilitas pendukung disamping edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk mengubah perilaku mereka agar lebih beradaptasi dengan standar protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya di masa new normal. Pemerintah diharapkan dapat melibatkan pengurus RT maupun RW sebagai pihak yang nantinya bisa memberikan sosialisasi kepada warganya,” urai Ide.

Dikhawatirkannya, pemberlakuan new normal tanpa ada edukasi dan persiapan yang matang justru akan membuat masyarakat ber-euphoria dan melupakan esensi dari pemberlakuan new normal tersebut. Untuk itu, Ide berharap pemerintah serius dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak terkesan pemberlakuan tersebut hanya sekedar kebijakan tanpa aturan dan langkah yang tegas sehingga tidak bisa membendung perilaku masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya protokol kesehatan.

“Perilaku masyarakat perlu dirubah dan itu membutuhkan waktu untuk mengedukasi mereka disamping menyiapkan sarana pendukung dalam menerapkan pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru. Bukan hanya disektor pendidikan, fasilitas-fasilitas pendukung tersebut juga harus disiapkan disektor ekonomi dan sektor lainnya diberbagai lini agar dapat mengubah perilaku dan memotivasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di era new normal ini,” tutupnya.

(Susi)

BULETIN INDONESIA NEWS

%d blogger menyukai ini: