Tolak UU Cipta Kerja, IKBMBP Lelang Gedung DPRD, Salah Satunya Tuding Pemerintah dan DPR ‘Sange’

Tolak UU Cipta Kerja, IKBMBP Lelang Gedung DPRD, Salah Satunya Tuding Pemerintah dan DPR ‘Sange’

BINews

Banjar, – Aksi ikatan keluarga besar mahasiswa Banjar Patroman menolak UU Cipta Kerja di halaman gedung DPRD kota Banjar digelar rabu pagi (7/10). Sebanyak 30 mahasiwa yang tergabung dalam ikatan keluarga besar mahasiswa Banjar Patroman kota Banjar menyerukan kritik pedas bahkan cenderung nyeleneh terhadap kebijakan pemerintah dan DPR tersebut.

Aksi para mahasiswa kali ini diawali dengan penempelan kertas yang menuliskan bahwa gedung DPRD akan dijual serta pamplet bernarasikan kata-kata Vulgar yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR.

Ramdhani, korlap aksi penolakan terhadap UU Omnibuslaw Ciptakarya

Hal tersebut diutarakan langsung Ramdhani Bin Rasikun, korlap IKBMBP yang menyatakan bahwa kata-kata nyeleneh tersebut memang ditujukan kepada pemerintah dan DPR yang dianggap memiliki syahwat yang terlalu meluap-luap dalam mengeluarkan kebijakan tentang UU OMNIBUSLAW Cipta kerja.

“tujuan kami adalah menghimpun kekuatan dalam rangka penolakan terhadap pengesahan UU omnibuslaw cipta kerja untuk persiapan aksi yang lebih besar lagi. Disini kami tidak membawa atribut manapun karena kami bermaksud untuk memprovokasi publik terhadap penolakan UU tersebut,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai narasi beberapa pamplet yang didalamnya berisi kata-kata vulgar, Ramdhani menjelaskan bahwa hal tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR.

“masyarakat saat ini sudah low trust terhadap pejabat publik itu sendiri. Mereka saat ini membuat kebijakan yang tidak relevan dengan amanat UUD’45 maupun niat-niat Pancasila. Untuk itu, beberapa narasi tuntutan kami tertulis kata sange yang artinya merupakan kritik yang sangat hina bagi pemerintah maupun DPR. Kami memandang kebijakan UU Omnibuslaw ini sudah dikuasai syahwat semua dimana akal sehat sudah tidak lagi digunakan oleh para pemegang kebijkan,” bebernya.

Erry Hendriaty, S.Sos,M.Si, seorang aktivis perempuan kota Banjar menanggapi aksi mahasiswa tersebut sebagai bentuk solidaritas atau aksi kepedulian terhadap kaum buruh dengan disahkannya UU cipta kerja yang dianggap tidak pro-buruh. UU cipta kerja dianggap mengabaikan kesejahteraan buruh dan itu terlihat dari beberapa pasal yang banyak disoroti dan diprotes diantaranya tentang waktu kerja, tenaga kerja asing, pergantian kerja tertentu,kebijakan pengupahan dan penetapan formula upah minimum.

“Aksi dilakukan sebagai bentuk protes rencana pengesahan uu cipta kerja. Terkait tulisan yang dibawa mahasiswi menunjukan spontanitas  mahasiswa dalam menyuarakan suara mereka dengan membuat kalimat yang tidak bertele-tele, mudah dimengerti dan dipahami mahasiswa dan masyarakat luas termasuk anggota dewan dan pemerintah yang mereka tuju. Memang, berbeda pada era reformasi 1998 seni perlawanan menggunakan bahasa yg tajam dan keras dan saat ini di era milenial mahasiswa menggunakan bahasa dan tulisan yang menggelitik dan mengundang perhatian, tidak dianggap remeh. Namun tentunya tetap masih harus menjunjung etika, adab dan sopan santun agar tidak menimbulkan penafsiran lain,” paparnya.

(Susi)

Admin BIN