oleh

UMK Naik Tipis, FSB Kota Banjar Tagih Janji Wali Kota

Foto (Bayu) : Toni Rustaman Saat Melakukan Audensi Dengan Wali Kota beberapa waktu lalu

Buletin Indonesia News.com

BANJAR, Jabar — Menanggapi kenaikan UMP provinsi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar memberikan bocoran terkait adanya kenaikan upak minimum kota atau UMK untuk tahun 2022 mendatang, Rabu (24/11/2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP sebesar Rp1.841.487,31. Upah tersebut terhitung hanya mengalami kenaikan 1,72 persen dibandingkan dengan UMP Tahun 2021 lalu.

Kenaikan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.717-Kesra/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Asep Tatang Iskandar menyampaikan bahwa upah minimum kota (UMK) di Banjar pada tahun depan naik.

“Ya, ada kenaikan meskipun angka kenaikannya tidak begitu signifikan,” ungkapnya.

Kenaikan upah minimum tersebut mengacu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 Tahun 2021 untuk besaran UMK itu harus berada diatas UMP.

“Berdasarkan PP yang terbaru, UMK di Banjar naik sedikit. Ngga banyak tapi memang ada kenaikan,” katanya.

Kendati demikian, terkait berapa jumlah besaran angka pasti kenaikan UMK untuk tahun 2022 tersebut pihaknya belum bisa menyebutkan berapa nilai kenaikannya.

“Hal itu karena untuk kenaikan UMK baru akan dibahas bersama Dewan Pengupahan Kota (Depoko) yang rencananya akan dilaksanakan sebelum tanggal 25 November mendatang,” imbuhnya.

Lanjut Asep Tatang, dalam pembahasan tersebut pihaknya menjamin akan melibatkan perwakilan kaum buruh.

“Untuk besarannya berapa yang akan kami usulkan ke pemerintah kota nanti akan dibahas saat rapat bersama Depeko. Yang jelas ada kenaikan,” cetusnya.

menanggapi persiapan menjelang kenaikan UMK Banjar tahun 2022, Tony Rustaman, Ketua Forum Solidaritas Buruh Kota Banjar berharap bahwa UMK Kota Banjar tidak menjadi Kota dengan UMK terendah lagi.

Kenaikkan UMK ini sangat berpengaruh besar bagi peningkatan daya beli masyarakat kota banjar khususnya buruh.

“Jadi kenaikkan UMK ini kami harap bisa melebihi 2 juta Rupiah, menilai bahwa semakin tidak terkendalinya harga bahan pokok kebutuhan terkadang naik dan jarang sekali turun,” jelasnya.

Pihaknya juga menagih hasil Audiensi dengan walikota banjar pada Tanggal 15 september 2021 dimana Ibu Walikota Banjar harus mengikutsertakan perwakilan semua Organisasi dan Serikat Pekerja seluruh kota banjar dalam perumusannya.

“Kami menuntut kepada Walikota Banjar agar membuat Peraturan Walikota tentang Pengupahan Buruh Kota Banjar harus sesuai dengan PP 36Tahun 2021 dan jika ada yg melanggar harus ada Sanksi dari pihak Pemkot itu sendiri,” tambahnya.

Dikatakan Toni, hal tersebut agar tidak ada perusahaan yg membayar upah dibawah UMK.

“Sementara itu, menanggapi keputusan gubernur jawa barat no 561 tahun 2021 bahwa UMP jawa barat ada kenaikan sebesar 1,72 persen atau menjadi Rp1.841.487 dimana UMK itu harus lebih besar dari UMP menurut PP 36 tahun 2021,” urainya di akhir wawancara. (Bayu**)

News Feed