oleh

UU Cipta Kerja Belum Selesai, Buruh Kembali Demo!

Buletin Indonesia News.com

Ciamis, Jawa Barat -Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan direvisi oleh pemerintah bersama DPR RI. Revisi tersebut dilakukan maksimal 2 tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun akan tetap mendesak pemerintah agar klaster ketenagakerjaan dihapus dari UU tersebut.

“Dengan niat yang kuat meminta kepada pemerintah dan DPR mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang baru,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Melihat hal tersebut, aksi-aksi buruh akan makin menguat, makin keras dan makin meluas secara konstitusional, terukur, terarah. Oleh karena itu keluarkan klaster ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR.

“Dengan demikian outlook 2022 akan diramaikan kembali polarisasi aksi-aksi buruh, aksi-aksi masyarakat sipil, kalangan petani-nelayan, miskin kota, buruh migran, PRT akan sangat menguat untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja yang akan kembali dibahas oleh pemerintah dan DPR di tahun 2022,” tambahnya.

Sementara itu pada hari ini serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka akan menyerukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada Jumat (14/1/2022).

“Tuntutan ini untuk tolak omnibus law UU Cipta Kerja,” kata Presiden KSPI.

Said Iqbal mengatakan aksi ini diikuti oleh beberapa elemen. Selain buruh, mereka yang mengikuti aksi adalah petani hingga nelayan yang dilakukan serentak di 34 provinsi yang lain dengan tuntutan yang sama.

“Selain buruh, aksi ini juga diikuti elemen petani, nelayan, miskin kota, yang tergabung dalam 4 konfederasi serikat pekerja, 60 Federasi serikat pekerja di tingkat nasional, buruh migran, PRT, urban poor consortium, dan lain sebagainya,” jelasnya. (Rst**)

News Feed