oleh

Vaksin Booster Masih Jadi Syarat Wajib di Bandara Sumsel Walau PPKM Sudah Dicabut

Buletin Indonesia News.com

PALEMBANG, Sumsel- Walaupun pemerintah pusat sudah mencabut aturan PPKM pada akhir Desember 2022 lalu, namun seluruh penumpang yang ingin berpergian menggunakan pesawat di Sumatera Selatan tetap diwajibkan untuk menunjukan surat vaksin booster atau vaksin dosis ketiga.

R Iwan Winaya Mahdar, Executive General Manager PT Angkasa Pura (AP) II Kantor cabang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menyebutkan, vaksin booster Covid-19 masih menjadi syarat utama penerbangan. Para penumpang juga masih tetap mengikuti protokol kesahatan Covid-19 sebagaimana mestinya.

“Untuk surat bebas Covid-19, seperti antigen dan sebagainya sudah tidak digunakan lagi. Namun, untuk vaksin booster masih menjadi syarat utama penumpang pesawat,” ucap Iwan, Selasa (3/1/2023).

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menunggu aturan baru untuk syarat penerbangan dengan transportasi udara usai PPKM dicabut. Maka dari itu, aturan lama masih diterapkan untuk seluruh penumpang pesawat.

“Karena bandara hanya penyedia saja, apa yang jadi aturan pemerintah kami ikuti,” katanya.

Rupanya, hal yang sama juga terjadi di Bandara Silampari kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Subandi, Humas Bandara Silampari Lubuklinggau memaparkan bahwa syarat penerbangan yang masih ditetapkan adalah vaksin booster untuk usia 17 tahun ke atas, dan vaksin dosis kedua untuk penumpang 17 tahun kebawah.

“Penumpang juga harus memperlihatkan hasil sudah divaksin dengan Peduli Lindungi. Kami masih mengikuti surat edaran lama selagi belum dicabut,” ujar Subandi.

Subandi menjelaskan, saat ini Bandara Silampari Lubuklinggau masih tetap melayani penerbangan selama empat hari dalam seminggu rute Lubuklinggau-Jakarta dan sebaliknya. Adapun jadwal penerbangannya yaitu Minggu, Selasa, Kamis dan Jumat.

Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 memaparkan jika pihaknya belum mencabut aturan tentang syarat perjalanan yang terdapat dalam SE Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandemi Covid-19.

Pencabutan PPKM sendiri tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 sekaligus menggantikan Inmendagri Nomor 50 Tahun 2022 dan Nomor 51 Tahun 2022.