Buletin Indonesia News.com
CIAMIS, Jabar – Situs pemerintah dan pendidikan di Indoensia menjadi targer empuk pelaku cyber crime untuk menyusupi situs tersebut dengan situs judi online dan serangan lainnya. Hal itu disampaikan oleh Lembaga riset siber Indonesia, CISSReC.
Diskominfo Ciamis pun membenarkan hal tersebut. Namun, sejauh ini situs pemerintah Ciamis dalam kondisi aman, karena sistem keamanannya yang selalu diupdate untuk mengantisipasi cyber crime.
“Insiden keamanan informasi ini tidak bisa sangkal, sebetulnya semua sistem memang tidak aman. Selalu kejar-kejaran, tapi bagaimana caranya kita harus lebih selangkah di depan,” ucap Kepala Bidang Persandian dan Telematika Diskominfo Ciamis, Hendri Ridwansyah, Selasa (31/1/2023).
Hendri berkata, rata-rata percobaan cyber crime ke situs Pemkab ciamis yaitu sebanyak 100 kali setiap harinya. Dari jumlah tersebut, tidak ada yang pernah berhasil masuk karena sistem keamanan yang mumpuni.
“Serangan itu setiap hari ada, dari pagi sampai dini hari. Makanya kami meski jam kerja hanya 8 jam tapi tetap standby untuk mengantisipasi serangan itu. IP yang masuk itu tidak hanya dari Indonesia tapi dari luar juga,” ujarnya.
Hendri menuturkan, banyaknya kasus website pemerintah dan pendidikan dengan domain go.id disusupi situs perjudian karena website tersebut jarang terkena patroli Siber dari kominfo.
“Penyusup itu kan tujuannya mempromosikan situs judi online, yang saya ketahui itu menyisipkan akun referral nya. Sehingga memanfaatkan kelemahan itu,” katanya.
Hendri menyebut, banyak website pemerintah yang tidak dirawat dengan baik terutama dari pembaharuan keamanannya. Bahkan banyak website pemerintah yang memakai CMS atau Content Manajemen Sistem yang rata-rata gratis.
“Di Ciamis memang ada yang pakai CMS gratisan tapi tetap kami jaga. Intinya kami melakukan upaya pencegahan. Kami juga memasang keamanan yang berlisensi, meski berbayar dan mahal tapi sangat butuh untuk mengamankan,” terangnya.
Hendri juga mengatakan, Pemkab Ciamis tetap mempertahankan seksi Persandian untuk mengurus keamanan informasi Pemerintah Ciamis.
“Atas kebijakan Pak Bupati Ciamis, seksi persandian tidak menjadi fungsional, sebagai wujud kebijakan keamanan informasi dan urusan persandian,” ucap Hendri.