oleh

Hampir Rp 500 Milyar Anggaran Covid 19 di Ciamis, Kemana Aja ?

Foto : (Ilustrasi Anggaran Covid 19_net)

#UNDERCOVER
Buletinindonesianews.com
CIAMIS, Jabar —
Refokusing APBD Ciamis tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 perlu adanya tranparansi kepada publik khususnya masyarakat Tatar Galuh Ciamis.
Tranparansi ini sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam UU KIP tersebut sudah sudah ditegaskan  dalam Bab 2 pasal 2 Ayat 4 yang berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Artinya, hal-hal yang tidak harus menjadi konsumsi publik, harus disertakan uji materi atau hasil kajian tentang dampak dari informasi tersebut.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Ciamis mencapai sekitar Rp. 497 Milyar lebih yang bersumber dari hasil refokusing anggaran program kegiatan di setiap SKPD. Hal ini diakui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Dr. H. Kurniawan saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Dia mengatakan, APBD Ciamis senilai Rp. 2 Triliun lebih dengan rincian Rp. 1 Triliun untuk belanja pegawai, RP. 497 Milyar lebih untuk penangananan Covid-19, dan selebihnya untuk program kegiatan di setiap SKPD. Dibalik APBD Ciamis untuk tahun anggaran 2021 ini, Kurniawan mengaku kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp. 200 Milyar yang bersumber dari pendapatan pajak dan BUMD yaitu PDAM Tirta Galuh.

Kendati demikian, khusus pengelolaan anggaran Covid 19 dari hasil refokusing, Kurniawan enggan menanggapi berapa yang sudah diserap.
Untuk diketahui, Pemprov. Jawa Barat saja baru menyerap 6,97 anggaran Covid 19, namun Kabupaten Ciamis masih menutup diri berapa yang sudah diserap.

Tak hanya itu, pelaksana anggaran penanganan covid 19 yang mencapai hampir Rp. 500 Milyar ini belum dibuka ke publik peruntukannya kemana saja dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk peruntukan tersebut seperti belanja alkes, insentif Nakes Covid 19 dan kebutuhan lainnya untuk penanganan Covid 19.

Alokasi anggaran penanganan covid 19 dari hasil refokusing anggaran yang mencapai hampir Rp. 500 Milyar ini tentunya membutuhkan pengawasan optimal dari Legislatif sebagai Wakil Rakyat. Tentunya, elemen masyarakat di Kabupaten Ciamis bisa menilai seperti apa fungsi anggota DPRD di Kabupaten Ciamis yang sudah diamanatkan oleh rakyat pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu.
Rakyat tentunya berharap agar fungsi pengawasan di DPRD Ciamis benar-benar diemban sebagai amanat rakyat. (**Agus Firman)

News Feed